Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah perlu dikawal dengan baik. Ragu paket tersebut berjalan efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, tantangan yang dihadapi saat ini cukup kompleks, terutama dengan adanya potensi dampak penerapan tarif PPN 12% tahun depan.
“...sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh agar dampaknya dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat dan dunia usaha,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).
Menurutnya, efektivitas paket kebijakan ini dalam pemulihan daya beli sangat bergantung pada koordinasi kebijakan lain yang mendukung stabilitas ekonomi, seperti pengendalian inflasi dan penguatan lapangan kerja.
Apindo juga melihat pentingnya kebijakan ini disertai upaya menjaga daya saing industri nasional agar sektor usaha dapat tetap tumbuh di tengah tekanan global dan domestik.
Sebagai representasi dunia usaha, Apindo menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dukungan nyata terhadap stabilitas dan pertumbuhan sektor usaha.
Baca Juga
Dalam hal ini, pelaku usaha mengharapkan pemerintah dapat terus melakukan dialog dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menghadirkan manfaat yang lebih maksimal bagi seluruh pihak.
Lebih lanjut, Shinta menyebut bahwa pelaku usaha menyerukan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara efektif.
Apindo mengharapkan, pemerintah dapat memprioritaskan langkah-langkah strategis yang tidak hanya merespons tantangan jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.
“Dengan demikian, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
