Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Kencangkan Ikat Pinggang, Pejabat-Pemda Wajib Irit Anggaran

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh pejabat untuk mengencangkan ikat pinggang guna menghemat pengeluaran anggaran pemerintah.
Akbar Evandio, Annasa Rizki Kamalina
Kamis, 12 Desember 2024 | 11:30
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta (23/10/2024). - Humas Setkab/Rahmat).
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta (23/10/2024). - Humas Setkab/Rahmat).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh pejabat untuk mengencangkan ikat pinggang guna menghemat pengeluaran anggaran pemerintah.

Instruksi tersebut kerap disampaikannya dalam sejumlah kesempatan mulai dari kepala daerah, hingga instansi pemerintahan.

Pesan itu kembali disampaikannya pada saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

“Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat,” tuturnya dalam forum itu.

Kepala Negara pun kian aktif menyuarakan agar pemerintahannya mampu dan harus dalam mengurangi kebocoran dari anggaran. Bahkan, kata Prabowo, tekadnya jelas untuk memerangi kebocoran di semua tingkatan pemerintahan.

Oleh sebab itu, dalam agenda tersebut, Prabowo juga memohon semua unsur terutama pada pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat dalam melakukan penghematan.

“Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif. Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi kajian seminar dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Prabowo kembali mengulangi pesannya kepada jajaran kepolisian untuk berhemat dan efisien dalam mengelola anggaran institusi.

Seperti yang sudah disampaikan Prabowo berulang kali ke jajaran Kabinet Merah Putih selama ini, dia pun mengimbau kepolisian mengurangi acara-acara yang bersifat seremoni, termasuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT).

Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

“Sekali lagi, hemat, kurangi pemborosan. Kurangi seremoni, jangan terlalu banyak [perayaan] HUT-HUT,” ujarnya dalam forum itu.

Sebelumnya, Prabowo telah meminta kepada jajaran pejabanya untuk bijak dalam lawatan atau dinas perjalanan ke luar negeri, maka ada Rp15 triliun uang negara yang bisa dihemat.

“Itungan perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, US$3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun,” ujarnya dalam forum itu.

Kondisi APBN 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN hingga akhir November 2024 mencatatkan defisit senilai Rp401,8 triliun atau masih di bawah rencana tahun ini yang mencapai Rp522,8 triliun.

Sri Mulyani memaparkan bahwa kinerja defisit tersebut menjelaskan 1,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih lebih rendah dari target 2,29%.

Di sisi lain, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan APBN 2024 sebesar 76,8% dari rencana yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) APBN 2024.

“Meskipun kita postur total defisit, keseimbangan primer masih surplus Rp47,1 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

Adapun defisit tersebut bersumber dari belanja yang mencapai Rp2.894,5 triliun atau 87% dari pagu. Angka tersebut naik cukup tajam sebesar 15,3% dari periode yang sama tahun lalu atau year on year/YoY.

Sementara pendapatan negara yang diperoleh sejumlah Rp2.492,7 triliun atau 89% dari target tahun ini.

Meski demikian, realisasi pendapatan yang sebelumnya mencatatkan tren kontraksi, terpantau terjadi kenaikan 1,3% YoY pada November 2024.

Sri Mulyani menyampaikan kinerja penerimaan yang cukup berat karena pendapatan negara mendapatkan tekanan yang luar biasa besar hingga Juli-Agustus 2024.

“Pendapatan negara terutama dari pajak, bahkan bea cukai sejak tahun lalu tekanannya luar biasa. Untuk mendapatkan positif growth merupakan turn around yang kita harapkan terjaga momentumnya,” lanjutnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper