Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menilai perekonomian bergerak usai realisasi subsidi energi untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik membengkak dibandingkan dengan tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan realisasi subsidi energi untuk BBM sebesar 15.105,6 ribu kiloliter hingga 30 November 2024. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).
Lalu, realisasi subsidi LPG 3 kg senilai 6.858,2 juta kilogram sampai dengan 30 November 2024. Angka tersebut naik 1,9% secara YoY.
Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,5 juta pelanggan sampai dengan 30 November 2024. Angka tersebut juga naik 4,4% secara YoY.
"Artinya apa ini? Artinya perekonomiannya bergerak. BBM-nya diminta, LPG-nya dicari, listriknya digunakan," jelas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).
Sejalan dengan itu, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyimpulkan bahwa alokasi dana dari APBN selama ini telah membantu daya beli masyarakat.
Subsidi energi itu sendiri berasal dari alokasi dana belanja non-kementerian/lembaga (K/L) pemerintah pusat. Total, belanja non-K/L sudah terealisasi hingga Rp1.048,9 triliun hingga 30 November 2024.
Selain digunakan untuk subsidi/kompensasi energi, realisasi belanja non-K/L dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun. Realisasinya sendiri baru mencapai 76,2% dari pagu APBN 2024.
Sementara itu, pada periode yang sama, belanja K/L pemerintah pusat sudah terealisasi hingga Rp1.049,7 triliun atau setara 96,2% dari pagu APBN 2024.
Suahasil menjelaskan realisasi belanja K/L tersebut dipengaruhi dukungan pelaksanaan pemilu, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji ASN/TNI/Polri.
Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat sudah terealisasi Rp2.098,6 triliun hingga 30 November 2024 atau setara 85,1% pagu APBN 2024.
"Dalam laporan semester I, Kementerian Keuangan itu mengeluarkan juga outlook akhir tahun. Outlook akhir tahun untuk belanja pemerintah pusat adalah Rp2.558 triliun. Artinya selama Desember ini, seluruh APBN, pemerintah akan belanja sebesar Rp460 triliun," ungkap Suahasil.
Subsidi Energi Tak Tepat Sasaran?
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.
Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.
"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Terbaru, Bahlil mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi sudah rampung dan bakal diimplementasikan pada 2025.
Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.
"Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
.jpg?w=300&h=221)
