Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Waswas Kebijakan Trump, RI Mau Dorong Lagi Fasilitas Pembebasan Tarif GSP

Pemerintah Indonesia berencana mengajukan kembali fasilitas generalized system of preferences (GSP) untuk antisipasi kebijakan tarif impor tinggi Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/8/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/8/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi kebijakan tarif impor tinggi yang rencananya diterapkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satunya berkaitan dengan fasilitas generalized system of preferences (GSP).

Sebagai informasi, GSP adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah RI tetap mengantisipasi rencana tarif tinggi impor AS kendati saat ini perdagangan antara kedua negara juga sudah diberlakukan tarif.

Airlangga menyebut Indonesia sebelumnya sudah pernah berunding dengan AS terkait dengan fasilitas pembebasan tarif bea masuk impor itu ketika periode pertama pemerintahan Trump.

"Mungkin kita sih akan dorong [pengajuan GSP] karena kita statusnya sebagai country strategic partner, dan saat sekarang kita sudah menandatangani Four Pillars of Indo-Pacific Economic Framework [IPEF]," jelas Airlangga saat ditemui usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Airlangga menilai positioning Indonesia kini sudah lebih baik apabila ingin berunding soal pembebasan tarif dimaksud, apalagi kini RI tengah berproses untuk aksesi keanggotaan OECD.

Namun, apabila tidak berhasil, maka Indonesia masih memiliki alternatif yakni investasi dari China. Seperti diketahui, China juga merupakan mitra dagang terbesar Indonesia serta salah satu negara dengan penanaman modal asing (PMA) terbesar di Tanah Air.

Menurut Airlangga, bagaimanapun negara-negara mitra perdagangan Indonesia membutuhkan mineral kritis dari Indonesia dalam rantai pasoknya.

"Jadi tinggal kita bagaimana me-manage itu. Kemarin kita ke Amerika juga dibahas bagaimana marketing dari critical mineral, yang akan dikerjasamakan dengan berbagai negara," papar Politisi Partai Golkar itu.

Adapun rencana kebijakan Trump itu turut diwaspadai juga oleh Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Perry Warjiyo melihat dari kebijakan ekonomi maupun politik yang akan berbeda dari petahana Joe Biden, Trump akan mengutamakan ekonomi negaranya atau inward looking.

"Artinya apa? Kepada negara mitra akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi. Terutama kepada negara yang mengalami surplus besar terhadap AS, yakni China, Eropa, Meksiko, dan Vietnam," ujarnya dalam konferensi pers pekan lalu.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Ibad Durrohman
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper