Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bantuan Beras Kurang Tepat Sasaran, DPR: Banyak Mafia

DPR menilai bantuan beras yang diberikan kepada kelompok rentan tidak sesuai sasaran. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak berjalan baik.
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti bantuan pangan untuk kelompok rentan seperti bantuan beras yang dinilai tidak tepat sasaran. Wakil rakyat itu juga menyebut acap kali ada permainan mafia yang bermain di balik bantuan beras yang diberikan pemerintah.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar Adrianus Asia Sidot di hadapan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

“… bantuan beras bantuan pangan ini seringkali tidak tepat sasaran, tidak sampai pada orang yang seharusnya menerima atau justru ada penyimpangan yang ada di lapangan,” kata Adrianus.

Pasalnya, dia mengungkap ada banyak permainan mafia dalam penerimaan bantuan beras. Padahal, ungkap dia, kebijakan yang sudah ditetapkan di tingkat pusat tidak terlaksana dengan baik di lapangan.

“Di lapangan kadang-kadang banyak permainan, banyak mafianya, seperti yang saya katakan tadi di tingkat pusat bagus tetapi di daerah atau di lapangan yang melenceng dari kebijakan,” ujarnya.

Adrianus pun meminta agar Bapanas terus melakukan pemantauan secara berkala dan khusus mengawasi yang bantuan beras untuk kelompok rentan pangan alias masyarakat yang masuk ke kategori miskin.

“Penerima bantuan ini juga harus betul-betul diawasi, di-update terus datanya sehingga bantuan itu tepat sasaran,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bapanas juga meminta tambahan anggaran belanja bernilai jumbo, yakni senilai Rp31,01 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras, telur ayam, hingga daging ayam.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan usulan anggaran tambahan ini untuk penyelenggaraan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah, baik melalui bantuan pangan, SPHP beras, maupun outlet lainnya.

Dia menjelaskan bahwa tambahan anggaran itu untuk memenuhi bantuan pangan beras kepada 16 juta penerima bantuan beras (PBP) selama 6 bulan pada 2025.

“Ini memang 6 bulan lalu untuk bantuan pangan [beras] 10 kg untuk 16 juta KPM [keluarga penerima manfaat] atau PBP,” ujar Arief.

Untuk bantuan beras, Bapanas membutuhkan anggaran belanja tambahan senilai Rp29,39 triliun. Selain itu, Bapanas juga membutuhakn anggaran senilai Rp474,92 miliar untuk bantuan jagung. Lalu, bantuan pangan berupa kedelai senilai Rp308,26 miliar.

Selain itu, Arief menyampaikan bantuan pangan juga diberikan berupa daging ayam dan telur ayam dengan total anggaran Rp831,98 miliar. Alhasil, total anggaran tambahan yang diminta Bapanas adalah Rp31,01 triliun.

Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan ini juga diperuntukkan untuk keluarga risiko stunting (KRS). “Untuk bantuan pangan stunting kepada 1,5 juta KRS, 1 kg daging ayam, dan 10 pcs telur ayam selama 6 bulan,” jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper