Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto memberlakukan kebijakan perdagangan yang menguntungkan sekaligus berdampak positif pada sektor UMKM.
CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman menilai bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu melihat lebih jauh dan memperhatikan regulasi yang akan diterbitkan pada 2025.
Anton menuturkan bahwa pihaknya ingin melihat lebih jauh terkait regulasi yang menghambat larangan impor barang setengah jadi (intermediate goods) yang akan berdampak kepada UMKM di Indonesia untuk bisa berproduksi.
“Ada peraturan Kemendag di bidang e-commerce yang melarang impor barang-barang di bawah US$100, kita ingin hal-hal seperti itu dicabut karena itu sebenarnya banyak industri dalam negeri yang mendapatkan produk itu sebagai intermediate goods, misalnya sebagai bahan baku,” ujar Anton saat ditemui Bisnis, Rabu (13/11/2024).
Menurutnya, adanya restriksi seperti penutupan atau proteksi impor akan berdampak pada UMKM. Untuk itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengkaji lebih jauh suatu kebijakan dari dua sisi.
“Kita perlu banyak memberikan ekspor, tapi tentu kita tidak bisa jadi proteksionis, karena kita mau ekspor barang tapi orang nggak mau impor ke kita,” imbuhnya.
Baca Juga
Misalnya, lanjut dia, adanya relaksasi perdagangan bisa menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan berimbas pada penutupan perusahaan tekstil.
“Perlu dikaji lebih dalam apakah masalah yang terjadi disebabkan oleh itu, dan apakah solusinya adalah itu, karena kalau tidak yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia,” ujarnya.
CPO Masih Menguasai
Di sisi lain, Anton menyebut kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya dinilai masih akan menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia. Menurutnya, CPO tidak akan bergeser.
Pasalnya, dia menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di sektor manufaktur adalah persoalan investasi yang kurang besar dan adanya larangan impor barang setengah jadi.
“Sehingga banyak perusahaan yang ingin investasi jadi lebih mahal atau tidak bisa mendapatkan peralatan yang dibutuhkan karena ada hambatan,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat secara luas dari sisi keterbukaan perdagangan. “Karena restriksi yang dimaksudnya unutk melindungi konsumen, masyarakat, atau industri tertentu justru berdampak buruk terhadap pertumbuhan manufaktur sendiri,” tandasnya.
