Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Muliaman turut ditemani oleh Wakil Kepala BPI Kaharuddin Djenod serta pengusaha batu bara yang kini menjabat Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Tbk. (TOBA) Pandu Sjahrir.
Berdasarkan pantauan Bisnis, ketiganya terlihat keluar dari Istana dan langsung menaikin mobil sekitar pukul 17.00 WIB. Muliaman dan Pandu meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan dengan satu mobil.
Adapun, Muliaman dan Pandu enggan berkomentar banyak soal apa yang dibahasnya dengan Prabowo. Pandu bahkam tak menyampaikan satu kata pun.
Muliaman lalu membenarkan saat ditanya apabila pertemuannya dengan Prabowo ihwal peluncuran BPI Danantara, lembaga baru yang dipimpinnya itu.
"Iya, persiapan [peluncuran]," kata Muliaman kepada wartawan secara singkat sebelum menaiki mobil.
Baca Juga
Kendati keduanya irit berbicara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengonfirmasi pertemuan dengan Prabowo sore ini.
Rosan ikut dalam pertemuan antara Muliaman, Pandu, dan Presiden Prabowo.
"Ya diskusi aja lah. Iya, diskusi [soal] Danantara," ucapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muliaman Darmansyah Hadad Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Muliaman pun mengamini bahwa sebagai penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.
“End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN.
Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.
“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.
