Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dilakukan mulai 2025.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, untuk konstruksi sambungan rumah (SR) bisa terlaksana pada 2026.
"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN.
Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.
"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.
Baca Juga
Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).
"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.
Dia pun mengatakan dengan skema di atas harga jargas bisa lebih kompetitif. Dengan begitu, jargas terjangkau di kalangan masyarakat. Menurutnya, harga jargas itu bisa turun ke level Rp10.000 per meter kubik.
"Tadi saya simulasi itu [harga jargas] ada Rp14.000, kayaknya itu agak berat. Makanya pakai KPBU dia bisa turun. Bisa turun di Rp10.000," katanya.
Laode menyebut, untuk mengimplementasikan skema KPBU pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Dia pun memastikan revisi aturan tersebut bisa rampung maksimal dalam 100 hari kerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
"Nah kita harapkan, tadi saya bilang 100 hari kabinet sudah selesai," katanya.
Hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi dari anggaran yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 SR, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN.
Adapun, target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta SR. Namun, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga itu bakal meleset.
Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.
“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata Laode pada Juni 2024 lalu.
