Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada masa pemerintahannya.
Untuk mewujudkannya, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
Dalam beleid terbaru tersebut, Prabowo menetapkan susunan kementerian dalam Kabinet Merah Putih yakni terdiri atas 48 kementerian.
Dari jumlah tersebut, terdapat 7 kementerian koordinator (kemenko). Salah satunya adalah Kemenko Bidang Pangan yang dinahkodai Zulkifli Hasan.
Menko Pangan Zulkifli akan mengomandoi setidaknya 6 kementerian/lembaga yakni Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Badan Pangan Nasional; dan Badan Gizi Nasional.
Dengan demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu harus meramu strategi untuk mewujudkan swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo saat kampanye dan disampaikan lagi saat pidato perdana sebagai Presiden RI.
Baca Juga
Sejarah Swasembada Pangan di Indonesia
Dilansir dari laman museumkepresidenan.id, awal pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mulai dilaksanakan pembangunan besar-besaran di sejumlah bidang.
Hal tersebut tidak terlepas dari krisis yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Lama, mulai dari inflasi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Salah satu fokus perhatian pemerintah Orde Baru kala itu adalah dibidang pertanian dengan fokus kepada peningkatan hasil produksi beras.
Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sementara itu, produksi beras nasional hanya 12 juta ton pada 1969.
Upaya peningkatan hasil produksi beras selanjutnya ditempuh melalui intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya pemerintah melalui program Bimbingan Masal (BIMAS) berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras.
Program BIMAS kemudian dikembangkan menjadi BIMAS Gotong Royong yang melibatkan peran swasta nasional serta swasta asing. Tujuan dari Bimbingan Masal Gotong Royong yakni untuk meningkatkan produksi beras nasional dengan memberi bantuan pupuk serta pestisida pada petani.
Program BIMAS Gotong Royong kemudian disempurnakan menjadi Bimas Nasional melalui Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969. Melalui Bimas Nasional, petani memperoleh Intensifikasi Masal (INMAS) serta Intensifikasi Khusus (INSUS). Selain menggerakkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pemerintah juga menerapakan diversifikasi pertanian dengan menggabungkan teknologi dan pertanian.
Program serta kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Soeharto tersebut berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984. Indonesia selanjutnya mampu menjadi negara pengekspor pangan setelah sebelumnya hanya mengandalkan impor.
Atas keberhasilan Indonesia menjadi negara swasembada pangan, Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Food an Agriculture Organization (FAO), Edward Saouma untuk menghadiri Forum Dunia pada 14 November 1985 di Roma, Italia.
Di sana Soeharto memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan yang merupakan hasil dari kerja raksasa suatu bangsa.
Pada agenda yang sama, Presiden Soeharto atas nama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi kepada korban kelaparan di sejumlah negara Afrika.
Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari kaum petani Indonesia sekaligus menegaskan bahwa negara-negara yang sedang membangun dapat meningkatkan kemampuannya sendiri.
