Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapat arahan khusus dan detail dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran BBM rendah sulfur.
Bahlil baru saja dilantik Kembali menjadi menteri ESDM pada Senin (21/10/2024) pagi ini. Dia mengatakan sejauh ini Prabowo baru memaparkan rencana secara umum soal mengurangi kandungan sulfur yang terdapat pada BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
"Jadi arahan umumnya ada, tapi detailnya saya harus diskusikan lagi dengan Bapak Presiden," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Adapun, rencana pengurangan sulfur terhadap Pertalite dan Pertamax tersebut dikarenakan keduanya belum memenuhi standar Euro 4. Pemerintahan sebelumnya berencana meluncurkan BBM rendah sulfur pada awal 2025.
Namun, peluncuran BBM rendah sulfur ini tidak bisa dilakukan serentak secara nasional karena mempertimbangkan keandalan pasokan dari kilang Pertamina.
Lebih lanjut, Bahlil juga belum bisa berkomentar terkait rencana Prabowo yang ingin mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Baca Juga
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih merumuskan formula yang tepat untuk menyalurkan BBM subsidi agar tepat sasaran.
"Kami lagi mencari formatnya yang baik dan benar, agar BBM subsidi itu tepat sasaran," ucap Bahlil.
Wacana pengaturan ulang kriteria penerima BBM subsidi seolah maju-mundur. Mulanya pembatasan kriteria masyarakat yang berhak membeli Pertalite dan Solar subsidi itu bakal berlaku pada pertengahan Agustus 2024.
Seiring berjalannya waktu, rencana itu pun tak kunjung terealisasi. Pemerintahan sebelumnya kembali menargetkan pembatasan berlaku pada September, lalu mundur pada 1 Oktober 2024. Namun, wacana itu tak terwujud.
Dalam pernyataan sebelumnya, Bahlil menegaskan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi tidak bisa buru-buru. Dia mengatakan, pemerintah masih mencermati dampak pembatasan itu ke masyarakat kecil. Maklum, BBM subsidi disinyalir masih banyak diteguk oleh golongan mampu.
Bahlil pun tak ingin skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi tepat sasaran itu malah menjadi senjata makan tuan bagi wong cilik.
"Aturannya sampai sekarang kami masih dimatangkan. Kan tidak boleh terburu-buru. karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan-petani," kata Bahlil usai menghadiri acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
