Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyampaikan pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka perlu menjalankan program unggulan makan bergizi gratis (MBG) dengan cermat dan menutup celah potensi terjadinya korupsi.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa korupsi menjadi tantangan dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis.
“Ini ada tantangan yang di mana ada budaya yang harus kita hilangkan, budaya korupsi. Ini harus gone,” kata Arsjad dalam acara Gen8 Talk 8% Bisa! Bersama Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8% di Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Meski demikian, Arsjad menyebut bahwa program makan bergizi gratis memberikan dampak yang baik untuk kesehatan dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8%. Untuk kesehatan misalnya, program ini akan berdampak pada anak-anak muda dan ibu hamil untuk mencegah stunting.
Untuk itu, Arsjad juga meminta agar sektor swasta ikut dilibatkan dalam program unggulan Prabowo—Gibran, termasuk dengan mengadopsi teknologi.
“Makanya kami mengajak, jangan hanya pemerintah, tetapi swasta juga ikut bersama-sama supaya spending-nya kelihatan dan terbuka, transparansi harus ada, makanya digitalisasi itu penting,” ungkapnya.
Baca Juga
Dari program MBG ini, Kadin menginginkan agar setiap Rp1 yang dikeluarkan pemerintah berdampak positif untuk bisa membangun ekosistem sektor industri, mulai dari pangan, logistik, kesehatan, hingga teknologi.
“Kalau makan bergizi, tambah sehat. Kita Nggak perlu mengeluarkan biaya BPJS untuk biaya tambah tinggi, uangnya bisa digunakan untuk yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, program makan bergizi gratis akan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi menuju 8%. “Jangan hanya dilihat makan gratis, tetapi ini untuk memberikan makan bergizi dan dampak ekonomi,” terangnya.
Terlebih, Arsjad menyebut bahwa program makan bergizi gratis juga berperan penting untuk membentuk tingginya indikator Intelligence Quotient (IQ) anak Indonesia.
“Selain utamanya kesehatan untuk generasi muda dan memberikan makanan bergizi kepada ibu yang sedang hamil, karena kalau nggak, IQ orang Indonesia akan turun terus. Akhirnya nantinya kebanyakan dari kita tidak punya IQ yang tinggi karena persoalan gizi dan kesehatan,” tuturnya.
Setali tiga uang, Founder UKMIndonesia.id & Tumbu.co.id, Dewi Meisari juga menyoroti rekam jejak Indonesia yang memiliki budaya korupsi. Dia pun mewanti-wanti agar program ini berjalan tanpa adanya korupsi.
“Bukannya apa, ini program niatnya mulia, tetapi melihat track record bangsa ini terkait korupsi, kita tetap harus waspada. Nanti 8%-nya lari ke mana? Benar 8%, tetapi yang bawah tetap miskin. Kan kita nggak mau itu,” ujar Dewi.
Lebih lanjut, Dewi juga berharap agar adanya keberpihakan dalam menjalankan program MBG untuk memberdayakan pelaku usaha mikro lokal. “Kalau nggak ada keberpihakan, ini uangnya muter di dia itu. Ketimpangannya semakin hancur,” ungkapnya.
Selain itu, Dewi juga menyarankan agar program MBG berjalan dengan sistem voucher. Skemanya, setiap siswa diberikan voucher untuk menentukan menu makanan yang dipilih, sehingga terjadi mekanisme pasar.
