Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku belum memulai konstruksi penambahan jumlah rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat arahan meskipun jumlah menteri pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan bakal lebih banyak dari kabinet Jokowi.
“Sama dengan kantornya, kantornya [di IKN] juga kan masih diakomodir. Belum ada arahan penambahan rumah menteri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Rabu (16/10/2024).
Adapun, saat ini, Kementerian PUPR membangun sebanyak 36 rumah menteri di IKN, di mana 29 unit di antaranya telah rampung dikerjakan.
Sisanya, sebanyak 7 unit rumah menteri di IKN ditargetkan bakal dikebut rampung pada akhir bulan ini.
“Sekarang 29 unit ya, tinggal 7 lagi. Sebenarnya akhir bulan ini targetnya selesai, karena ada beberapa kemarin pemindahan lokasi dan sebagainya,” tuturnya.
Baca Juga
Akan tetapi, Iwan memastikan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah menteri tambahan ke depan.
Dalam rancangannya, penambahan rumah menteri di IKN idealnya bakal dilakukan di wilayah pengembangan 1B dan 1C.
“Ya masih ada [tanahnya], ini kan yang kita bangun sekarang ini kan di WP1 A ya di KIPP, jadi masih banyak lokasi. Dan sebenarnya kalau lihat tempatnya mungkin lebih ideal ada yang di 1B misalnya atau 1C gitu,” tegasnya.
.jpg?w=300&h=221)
