Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - Program 3 juta rumah yang menjadi janji politik Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membawa angin segar bagi sektor perumahan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan stimulus positif ke sektor perumahan itu akan dirasakan mulai dari penyedia pembiayaan, pihak pengembang, bahkan sampai industri konstruksi.
"Dengan program 3 juta rumah maka bank didorong lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor konstruksi maupun kredit KPR. Bahkan sektor bahan baku konstruksi seperti besi baja, tembaga, aluminium, keramik dan kaca akan terdorong penjualannya dan memicu permintaan kredit bank baru," kata Bhima kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).
Adapun dalam skema Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), penyaluran pembiayaan kepada bank penyalur KPR sebesar 75% ditanggung oleh BP Tapera. Sisanya, 25% bisa ditanggung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), maupun juga dari pihak bank penyalur.
Sayangnya, dari data SMF menyebutkan penyaluran rumah subsidi ini masih terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat. Data tersebut mencatat penyaluran pembiayaan SMF kepasa bank penyalur kredit di Indonesia bagian Barat mendominasi sebanyak 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, dan Indonesia Timur 0,59%.
Hal tersebut terjadi karena demografi sebaran bank penyalur KPR terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat. Bhima berharap masalah ini akan dilihat oleh pemerintahan Prabowo nanti. Apalagi, Prabowo menaruh perhatian besar di sektor perumahan, misalnya ada program 3 juta rumah sampai wacana membentuk kementerian khusus.
Baca Juga
"Harus ada kebijakan, kalau nanti ada Kementerian atau Badan Perumahan Rakyat ini harapannya memberikan faslitas FLPP KPR bersubsidi yang jauh lebih besar lagi plafonnya bagi debitur khususnya di Indonesia bagian Timur," kata Bhima.
Selain kebijakan pemerintah, menurutnya untuk mengatasi ketimpangan penyaluran rumah subsidi ini juga bisa melalui pemanfaatan teknologi digital. Bhima mencontohkan, untuk plafon KPR di bawah Rp500 juta dapat diberikan melalui digital banking. Pemanfaatan teknologi ini tidak perlu bank punya kantor fisik di Indonesia Timur.
Solusi lain menurut Bhima, kolaborasi bank dengan pengembang juga perlu didorong. Misalnya, ada pameran yang digelar bank penyalur KPR dengan pihak pengembang khusus untuk skema KPR di wilayah Indonesia Timur.
"Banyak teknologi, metodologi untuk mengakses itu. Tergantung pemerintah apakah punya bunga khsusus yang lebih murah untuk debirur Indonesia Timur khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan penyaluran subsidi KPR FLPP yang dilakukan SMF sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah mencapai Rp24,07 triliun atau setara 654.430 unit rumah.
"Bagaimana distribusi penyaluran dana, kalau kita lihat Indonesia bagian Barat mendominasi 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, Indonesia Timur 0,59%. Ini adalah tantangan, ini wajah daripada bank bank penyakur KPR. SMF tidak boleh langsung [menyalurkan], kita hanya liquidity provider. Bank yang menyalurkan mayoritas di Indonesia bagian Barat," jelas Ananta dalam konferensi pers kinerja SMF Semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).
Selain penyaluran untuk KPR FLPP, SMF juga menyalurkan pendanaan untuk program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh. Dana yang sudah disalurkan SMF mencapai Rp36,4 miliar di 24 lokasi mulai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.
"Ini sejalan dengan program Presiden yang akan datang, program 3 juta rumah di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan," kata Ananta.
