Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) belum berakhir. Usai dipertemukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Bola panas bergulir ke Prabowo.
Dalam video yang beredar, Arsjad Rasjid mengakui bahwa kesepakatan mengenai musyawarah terjadi setelah dirinya bertemu dengan Anindya Bakrie dan Bahlil.
Arsjad, Bahlil dan Anindya saling berdiskusi membahas permasalahan Kadin, termasuk menjalin kesepakatan mengenai penyelenggaraan Munas.
“Kami sepakat untuk mengadakan musyawarah nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” kata Arsjad dalam keterangannya melalui video singkat, Senin (30/9/2024).
Arsjad menuturkan, kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak.
Tak hanya itu, keduanya juga bersepakat bahwa kepanitiaan Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin Indonesia yang dipersiapkan bersama-sama.
Baca Juga
Pertemuan yang Telah Diatur
Dalam video singkat berdurasi 3 menit 17 detik, Arsjad juga membantah bahwa pertemuan dirinya dengan Anindya dan Bahlil merupakan sebuah kebetulan.
Arsjad mengatakan, pertemuan dirinya dengan Menteri ESDM dan Anindya merupakan pertemuan yang sudah direncanakan.
“Jumat 27 September 2024, pukul 15.00 atau pukul 3 sore, Pak Bahlil mengundang saya dan Mas Anin ke kediaman beliau. Di mana pertemuan tersebut telah direncanakan dan disampaikan kepada kami beberapa hari sebelumnya,” kata Arsjad.
Dalam pertemuan tersebut, Arsjad menyebut bahwa ketiganya sama-sama duduk satu meja dan berdiskusi mengenai permasalahan yang ada.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie mengungkap pertemuannya dengan Arsjad yang diunggah ke media sosisal Instagram merupakan kebetulan.
Hal itu karena awalnya Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) ini berencana untuk bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
"Apalagi kebetulan di situ juga ada sahabat saya, pak Arsjad. Jadi itu nomor 1. Nomor 2, kita bersepakat dan selalu lah Kadin mesti kompak, mesti solid, mesti adem untuk menjawab apa ke depannya tantangan bangsa," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dipertemukan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Mereka menyepakati solusi strategis sesuai AD/ART organisasi.
Kesepakatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan integritas organisasi dan memastikan keberlanjutan Kadin Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung, Jumat (27/9/2024).
Arsjad mengatakan bahwa solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022.
"Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal serta memperjuangkan kemajuan ekonomi nasional," ujarnya.
Diketahui, Kadin Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.
Perseteruan antara kedua kubu sempat memanas. Kubu Arsjad menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.
Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva, menegaskan penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin periode 2024 – 2029 tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, dia meminta agar Menkumham Supratman Andi Agtas tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub 2024.
Dia mengungkapkan pihaknya telah mengantongi bukti bahwa sebanyak 21 Kadin provinsi menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).
“Di dokumen ini ada 21 pemimpin provinsi yang diwakili oleh ketua umum masing-masing yang menolak Munaslub,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Hamdan mengatakan Munaslub Kadin dapat digelar apabila telah mengantongi izin dari 50+1 anggota tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara.
Di samping itu, pelaksanaan Munaslub secara sah baru dapat digelar apabila mayoritas anggota Kadin telah memiliki satu kesepahaman bersama lewat peringatan tertulis dalam periode 2x30 hari.
