Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberi keringanan perizinan untuk mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan menarik investasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan persyaratan dan perizinan investor di sektor energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air masih terbilang rumit dan memakan waktu lama sehingga investor ragu.
"Kami akan memangkas baik dari sisi syarat dan waktu untuk mendorong investor percepatan investasi. Jadi investor gak perlu ragu, saya sudah melapor ke Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo terpilih, kami akan melakukan reform berbagai langkah konstruktif dalam melakukan percepatan," kata Bahlil di IIGCE 2024, Rabu (18/9/2024).
Dalam hal ini, dia mencontohkan waktu eksplorasi lapangan panas bumi yang membutuhkan waktu 2-3 tahun. Sementara, pembangunan konstruksi baru dapat dilakukan pada tahun ke-6. Menurut Bahlil, hal ini dapat menyulitkan Indonesia untuk melakukan percepatan NZE 2060.
Padahal, potensi pembangkit listrik panas bumi tumbuh naik 10% yang telah dimanfaatkan di Indonesia. Namun, masih banyak isu dalam mendorong investasi masuk ke dalam negeri.
"Isu kita paling besar, saya pikir waktu jadi Menteri Investasi, kita reform UU Tenaga Kerja sudah sleesai, ternyaa di kantor kami ini sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah, kenapa orang melakukan investasi urus izin 3 tahun, PPKPR, izin amdal izin lokasi itu bisa 2-3 tahun," jelasnya.
Baca Juga
Tak hanya itu, Bahlil juga mendapat laporan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN merasa mahal listrik dari EBT masih belum kompetitif.
Namun, berdasarkan catatan tim nya, dengan harga jual yang saat ini berlaku, 8-10 tahun break even poin (BEP). Jika kontrak 30 tahun, maka dalam 20 tahun akan terdapat keuntungan.
"Jadi ini Pak Dirut PLN tidak ada lgi alasan untuk EBT tidak jalan karena harga pemerintah kasihnya sedikit, ini pasti win win, ini gak boleh lagi main-makn tugas Pak Dirut PLN sekarang fokus bangun transmisi kalo tidak nanti transmisi dibangun oleh swasta melanggar daripada UU kelistrikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan masih ada keterbatasan jaringan transmisi, seperti rencana PLTP 350 MW di Bengkulu yang berhubungan dengan lokasi, demand and supply listrik.
"Jadi ibu Dirjen ini salahnya bukan PLN saja, kita defisit 8 GW, 350 atau 0,35 ini sudah ada tapi jaringan belum ada, ke depan ini yang harus kita tata dengan baik agar tidak seperti orang Papua bilang, latihan lain, main lain, ini yang kita tidak mau," jelasnya.
Untuk menyelesaikan kendala tersebut, Bahlil mendorong kerja sama seluruh pihak. Dia pun menilai tak sedikit pemain energi di sektor minyak dan gas bergeser ke geothermal, seperti Pertamina.
Bahkan, pemerintah telah membiayai proses eksplorasi panas bumi tahun 2022 kita skrng 2022 untuk mengetahui cadangannya dan dilelangkan kepada investor.
"Ini salah satu cara pemerintah untuk mengurangi cost eksplorasi, jadi kalau kita mampu sebenarnya ini Pertamina dan PLN bisa kita kerja samakan, kemarin baru kecil 40 MW kemudian yang menangkan adalah Sinarmas," tuturnya.
Di sisi lain, Bahlil menyebutkan penetapan badan usaha yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sebagai pemenang lelang pada 7 wilayah panas bumi yang telah dieksplorasi pemerintah.
"Kerjasama antara badan usaha meliputi BUMN, swasta nasional dan luar negeri dalam hal investasi terkait pengembangan ekonomi dan pembiayaan," jelasnya.
Lebih lanjut, kerja sama antara ESDM dengan Selandia Baru dan Islandia dalam peningkatan teknologi untuk mendukung optimalisasi energi panas bumi serta percepatan tata kelola panas bumi negara dengan teknologi informasi komunikasi melalui platform genesis yang telah selesai dikembangkan.
