Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Sebut Ada 5 Investor Masuk Sektor Geothermal di RI

Jokowi menyampaikan bahwa sejauh ini terdapat lima investor yang masuk ke sektor tenaga panas bumi atau geothermal di Indonesia.
Ilustrasi petugas PLN Indonesia Power melakukan pengecekan pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat/Dok. PLN
Ilustrasi petugas PLN Indonesia Power melakukan pengecekan pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat/Dok. PLN

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sejauh ini terdapat lima investor yang masuk ke sektor tenaga panas bumi atau geothermal di Indonesia.

“Ya tadi kan ada lima, tadi yang baru. Ya sudah lama sekali itu, hanya Pertamina kemudian PLN, Kemenkeu ada satu, kemudian yang Star Energy, itu. Ini tadi ada tambahan lima, itu adalah bagus. Akan kita lihat nanti dua, tiga tahun akan kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Kepala Negara menambahkan bahwa dunia sekarang ini sedang bergerak serempak dalam transisi ke energi hijau, industri hijau, hingga ekonomi hijau.

Namun, kata Jokowi, sangat disayangkan meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor ini, tetapi sulit dilirik oleh investor lantaran ruwetnya masalah perizinan.

Dia mengungkapkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya panas bumi yang besar. Potensinya 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia.

Namun, dia melanjutkan bahwa sejauh ini pengembangan panas bumi sebagai sumber energi masih lambat dan cenderung jalan di tempat. Bahkan, sampai saat ini baru 11% atau 2.600 MW yang terpasang.

Menurutnya, perizinan yang membutuhkan waktu 5-6 tahun agar sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bisa dibangun dan tidak bisa langsung beroperasi memang harus segera dibenahi.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar segera mencari cara sehingga perizinan bisa dipercepat guna tambahan listrik hijau bisa didapatkan Indonesia.

“Baru 11 persen berarti hanya 2.600, kecil sekali. Padahal yang ngantre pengen menggunakan banyak sekali. Ada apa ya? Dan tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan,” pungkas Jokowi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper