Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat publik hingga pengusaha menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang penuh kontroversi pada hari ini, Sabtu (14/9/2024).
Berdasarkan pantauan Bisnis, beberapa tokoh yang hadir adalah Anindya Bakrie, Bayu Priawan, hingga Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
Anindya Bakrie yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin telah hadir di lokasi tempat Munaslub berlangsung, St. Regis, Jakarta sebelum agenda dimulai.
Tak lama, Bambang Soesatyo yang memiliki posisi sebagai Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin, sekaligus Ketua MPR RI datang pukul 12.40 WIB dengan baju putih.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) juga tampak hadir sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin siang ini.
Bayu sempat menjawab singkat pertanyaan terkait dengan legalitas penyelenggaraan Munaslub Kadin yang disebut tak sesuai AD/ART.
Baca Juga
"Sudah sesuai dengan ADRT. Dihadiri oleh peserta yang mayoritas yang kuorum. Jadi ini sesuai dengan ADRT. Lebih dari 20," kata Bayu saat ditemui di St. Regis, Sabtu (14/9/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Thomas Jusman yang merupakan Ketua Kadin Bangka Belitung mengungkap urgensi penyelenggaraan Munaslub untuk menyimapi dinamika Tanah Air.
"Ya kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam kadin Indonesia. Untuk demi kepentingan kadin Indonesia lebih baik kedepan. Sudah sesuai [AD/ART]. Nanti di ikutin aja nanti, lebih detail. Intinya memenuhi kuorum," tuturnya.
Munaslub Dianggap Ilegal
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diagendakan pada hari ini ditolak oleh mayoritas Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Berembus kabar bahwa tujuan munaslub itu adalah untuk melengserkan Arsjad Rasjid dari kursi ketua umum.
Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub tersebut berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).
