Bisnis.com, JAKARTA — PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengungkap sederet langkah kontribusi untuk meningkatkan ketahanan farmasi nasional, termasuk dalam menekan ketergantungan impor bahan baku obat (BBO).
Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan, sebagian besar bahan baku obat yang digunakan masih berasal dari impor. Hal ini dikarenakan belum tersedianya bahan baku lokal yang memadai.
"Namun, Kalbe terus berupaya untuk mengembangkan produk berbahan baku lokal, misalnya produk herbal, produk minuman dan produk obat biosimilar," kata Kartika kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).
Tak hanya itu, dia menerangkan berbagai inisiatif lain yang telah dilakukan KLBF seperti pembangunan fasilitas produksi dalam negeri, khususnya untuk obat generik, biosimilar, dan alat kesehatan.
Bahkan, beberapa produk kesehatan juga telah mencapai syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Di sisi lain, Kalbe juga memiliki kemitraan strategis dengan China untuk membangun fasilitas produksi bahan baku obat guna mendukung ketahanan farmasi nasional jangka panjang.
Adapun, Kalbe bersama Livzon Pharmaceutical Group Inc. China membentuk perusahaan patungan untuk memproduksi bahan baku obat dengan investasi awal senilai Rp650 miliar.
Baca Juga
Perusahaan patungan bernama PT Livzon Pharma Indonesia ini dibentuk lewat entitas anak masing-masing perusahaan, yakni PT Global Chemindo Megatrading dan Lian SGP Holding Pte.Ltd. Livzon Pharma nantinya fokus memproduksi bahan aktif farmasi (API) dan bahan baku lainnya untuk pasar ekspor, termasuk potensi di pasar dalam negeri.
Di sisi lain, Kartika menerangkan upaya subtitusi impor bahan baku juga telah dilakukan sejak lama.
"Untuk produksi obat biologis, Kalbe telah memiliki fasilitas produksi sejak tahun 2018 yang memproduksi bahan baku dan produk jadi dengan belanja modal sekitar Rp500 miliar," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan, untuk membangun ketahanan farmasi di Indonesia membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak terkait, termasuk sektor usaha, investor, partner strategis, pemerintah, akademisi dan masyarakat.
Selain itu, kerja sama sektor usaha, akademisi dan partner strategis di bidang research and development (R&D) akan dibutuhkan dalam pengembangan teknologi.
"Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung tahap pengembangan industri, misalnya dalam bentuk insentif pajak, prioritas penggunaan produk lokal, perizinan dan lainnya," pungkasnya.
