.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Harga tiket pesawat domestik yang mahal terus berpolemik. Tak ayal, CEO Capital A Berhad Tony Fernandes menjelaskan penyebab tarif angkutan umum udara itu melambung tinggi.
Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Bos Capital A, yang merupakan induk PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP), mengungkapkan biang kerok tingginya harga tiket pesawat domestik seperti avtur hingga pajak yang dikenakan lebih dari satu kali.
Terkait dengan bahan bakar atau avtur, Tony menyebutkan jika harga di Indonesia bahkan lebih tinggi 28% dibandingkan dengan negara lain.
“[Avtur] 28% lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Jika di Malaysia harga berubah setiap hari, tapi di Indonesia [Pertamina] punya mekanisme yang berbeda yang kami tidak pahami,” kata Tony kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).
Tony menyebutkan, sebaiknya Indonesia menerapkan multiprovider untuk bahan bakar. Seperti yang diketahui, saat ini hanya PT Pertamina (Persero) yang memasok avtur di dalam negeri.
Selain terkait bahan bakar, menurut Tony, pajak yang dibebankan ke maskapai terlalu banyak. Selain pajak PPN, pihaknya juga dikenakan pajak impor suku cadang atau sparepart.
Dia mengaku telah melakukan diskusi kepada kementerian terkait guna menghapuskan pajak suku cadang.
Selain itu, Tony juga mengklaim adanya batas atas tiket pesawat justru menekan maskapai untuk penetapan harga tiket. Menurut Tony, saat harga avtur dan pajak sparepart tinggi, TBA justru memaksa maskapai untuk menurunkan harga tiket.
Tony mengaku, pihaknya akan mendiskusikan harga tiket yang mahal dan faktor-faktor yang memengaruhinya ke Luhut.
Pemerintah Cari Solusi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan usulan penghapusan pajak tiket pesawat sedang dibahas satgas terkait. Rencana penghapusan tersebut dinilai dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 11%.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, penghapusan pajak tiket menjadi salah satu rekomendasi kebijakan secara jangka panjang hasil dari kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.
"Tindak lanjutnya mesti dibahas lintas sektoral, dalam koordinasi Satgas," kata Adita kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).
Adita menjelaskan, pihaknya tidak memiliki target khusus untuk rencana penghapusan pajak tiket pesawat. Namun, pihaknya telah menghitung jika pajak tersebut dihapuskan, maka kemungkinan harga tiket pesawat dapat turun 9-11%.
Sebelumnya, hasil kajian BKT juga mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara. Dengan begitu, BKT menyebut dapat tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK No.80/PMK.03/2012.
Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sepakat jika pajak tiket untuk pesawat dihapus. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai pajak tiket pesawat menjadi salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat di Tanah Air.
“Super setuju,” kata Sandi saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Kendati sepakat, Sandi menyebut bahwa negara perlu mencari alternatif lain untuk menggantikan pajak yang hilang dari tiket pesawat tersebut. Mengingat ruang pajak Indonesia yang sangat terbatas.
Di lain kesempatan, Luhut menyebut pembahasan Satgas terkait penurunan harga tiket pesawat akan rampung akhir Agustus 2024. Meskipun demikian, hingga awal September ini belum ada informasi lebih lanjut.
Luhut mengatakan, saat ini satgas sedang berproses membahas terkait faktor yang memengaruhi harga tiket pesawat, seperti harga avtur, pajak, jumlah pesawat, dan suku cadang.
“Banyak faktor yang terlibat, jadi kita bicara mana cost yang bisa kita turunkan, misalnya harga fuel [avtur],” kata Luhut kepada wartawan, Senin (19/8/2024).
Lebih lanjut, Luhut optimistis pembahasan tersebut akan rampung pada Agustus ini. Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan langkah agar harga avtur dapat lebih kompetitif lagi.
“Karena seperti avturnya Pertamina mulai turun, karena kita buka [multiprovider] bukan hanya monopoli Pertamina lagi,” kata Luhut.
Jumlah Penumpang Pesawat Justru Meningkat
Badan Pusat Statistika (BPS) mencatatkan peningkatan jumlah penumpang angkutan udara domestik dan internasional menjadi masing-masing sebesar 6,04 juta dan 1,59 juta penumpang pada Juli 2024.
Keberangkatan penumpang transportasi angkutan udara mengalami kenaikan pada Juli baik secara bulanan maupun tahunan.
Pada angkutan udara domestik, BPS mencatatkan penumpang sebanyak 6,04 juta atau naik 11,04% secara bulanan (MoM) dibandingkan Juni yang sebesar 5,44 juta penumpang.
Sementara itu, secara tahunan (yoy) penumpang pesawat domestik naik 1,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,95 juta.
Adapun untuk angkutan udara internasional, BPS mencatatkan kenaikan 20,12% yoy menjadi 1,59 juta penumpang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,33 juta.
Sementara itu secara bulanan, penumpang angkutan udara internasional mengalami kenaikan 1,36% dibandingkan Juni yang sebesar 1,57%.
Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menjelaskan jumlah penumpang pesawat yang melonjak saat harga naik merupakan keseimbangan permintaan dengan ketersediaan. Kondisi tersebut merupakan mekanisme pasar.
"Sehingga dengan kenaikan demand, maka harga [tiket] akan bergerser ke kisaran tinggi atau Tarif Batas Atas [TBA]. Bila permintaan turun maka sebaliknya harga akan bergerak turun," kata Bayu saat dihubungi Kamis (2/9/2024).
Kenaikan jumlah keberangkatan tersebut terjadi saat isu mahalnya tiket pesawat serta upaya pemerintah melalui satgas dilakukan untuk mengatasinya.
