Melihat Realisasi Anggaran Pendidikan 5 Tahun Terakhir yang Tak Pernah 100%

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendidikan yang bersifat wajib sebagai mandat perundang-undangan sebesar 20% dari APBN dan menjadi prioritas, nyatanya tidakhttps://www.bisnis.com/topic/2427/kemenkeu selalu terealisasikan 100% meski memiliki porsi paling besar. 

Melihat dalam lima tahun terakhir saja, tidak satu pun realisasi anggaran menyentuh 100% atau bahkan mencapai 95% dari total APBN. 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang Bisnis cermati, realisasi anggaran justru tercatat mengalami tren penurunan. 

Pada 2019 atau pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), anggaran pendidikan dialokasikan senilai Rp492,45 triliun. Hingga akhir tahun tersebut, anggaran yang terealisasikan sebesar 93,48% atau mencapai Rp460,35 triliun. 

Terbesar, anggaran pendidikan mengalir melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang senilai Rp299,19 triliun. 

Kemudian pada 2020, realisasi menurun ke level 93,09% atau senilai Rp473,66 triliun dari pagu sejumlah Rp508,84 triliun. 

Pada 2021 ketika pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, realisasi anggaran pendidikan tak menyentuh angka 90%, tepatnya 87,2% atau senilai Rp479,58 triliun dari pagu Rp550 triliun. 

Selanjutnya, pagu anggaran pendidikan pada 2022 semakin naik seiring dengan besarnya porsi belanja APBN yang pertama kalinya melebihi Rp3.000 triliun. 

Di mana anggaran pendidikan 2022 senilai Rp621,28 triliun, sementara realisasinya sebesar 77,3% atau sejumlah Rp480,26 triliun. 

Tahun lalu, pemerintah mengalokasikan Rp645,25 triliun dari total belanja negara Rp3.117,2 triliun (Perpres No. 75/2023) atau sekitar 20,7% dari total APBN tersebut. Realisasinya, di angka Rp513,39 triliun atau sejumlah Rp79,56%. 

Sementara pada tahun ini sejalan dengan APBN yang mencapai Rp3.325,1 triliun, anggaran pendidikan menyentuh Rp665 triliun. 

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengungkapkan padahal realisasi Belanja Negara justru melebihi 100% pada tahun 2023. Dari Rp3.117,18 triliun dalam APBN direalisasikan sebesar Rp3.121,22 triliun.

Dengan demikian realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2023 hanya sebesar 16,45% dari belanja.

“Tahun 2024 dan 2025 pun terindikasi sulit direalisasi, karena sewaktu direncanakan dipaksakan memenuhi 20% dari Belanja, namun sebagian ditaruh dalam pembiayaan, bahkan disebut bersifat cadangan,” ujarnya, Kamis (5/9/2024). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun mengomentari anggaran pendidikan baru-baru ini. 

Dirinya bahkan mempertanyakan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja, meski dirinya telah memimpin Kementerian Keuangan untuk dua presiden. 

Menurut Bendahara Negara, penggunaan nilai total belanja negara sebagai acuan dalam menentukan mandatory spending 20% menimbulkan volatilitas. Musababnya, total belanja negara dapat naik-turun cukup besar, sehingga anggaran pendidikan pun harus mengikutinya—demi disiplin porsi 20%. 

Dirinya mencontohkan pada 2022, ketika total belanja negara melonjak karena belanja subsidi naik pesat dari Rp350 triliun menjadi Rp550 triliun akibat kenaikan harga minyak pada Agustus-September. Alhasil, alokasi anggaran pendidikan pun harus naik. 

"Enggak mungkin ada kenaikan Rp200 triliun yang kemudian [anggaran pendidikan juga naik] 20% nya harus dibelanjakan semuanya, enggak mungkin hanya dalam waktu 4 bulan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

1. Untuk itu, dirinya mengusulkan acuan mandatory spending pendidikan tak lagi dari belanja, melainkan pendapatan.

Anggaran Pendidikan dan Realisasinya 2019-2023

Sumber: LKPP, diolah