Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada tahun depan tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain.
Sri Mulyani menjelaskan, Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan (20% APBN). Kendati demikian, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.
Dia merincikan bahwa dana pendidikan selain untuk anggaran Kementerian Pendidikan, BRIN, Kementerian Agama, hingga Kementerian PUPR, juga termasuk dana below the line atau cadangan pendidikan yang tidak termasuk belanja.
"Ini cadangan pendidikan ini yang menjadi belanja. Jadi tidak diambil dari pos yang sudah alocated [teralokasikan] tapi bisa dari cadangan pendidikan yang kita bisa kemudian gunakan untuk penggunaan program Makan Bergizi Gratis," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Bendahara Negara ini menampik kekhawatiran Ketua Komite IV DPD Elviana, yang merasa dana program MBG akan memotong anggaran untuk pembiayaan gaji guru-guru ASN dan PPPK di daerah hingga menimbulkan kenaikan UKT di perguruan tinggi.
"Tidak ada yang dikurangi program-program untuk pembayaran [gaji] PPPK, untuk transfer ke universitas, untuk ke pesantren, itu yang sudah ada ya sudah ada saja, enggak dikurangkan. Supaya tidak menimbulkan persepsi bahwa seolah-olah makan siang gratis mengambil dana dari yang sudah ada," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan RAPBN 2025 kepada DPR pada medio Agustus lalu. Dalam RAPBN 2025, pemerintah resmi merancang anggaran untuk program MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB.
Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.
Sedangkan tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan program MBG dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.
Lebih lanjut, pemerintah merancang program MBG melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.
