Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan dan tidak ada rencana menghentikan distribusi Pertalite pada 1 September 2024.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengimbau masyarakat agar tidak termakan hoax terkait dihentikannya penyaluran BBM jenis Pertalite.
“Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah," kata Heppy dalam keteranganya, Sabtu (31/8/2024).
Pertamina Patra Niaga, kata Heppy terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.
Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,.
“Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024,” ujar Heppy.
Pertamina Patra Niaga memproyeksikan serapan jenis bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir 2024 tidak akan melebihi kuota yang telah dialokasikan pemerintah.
Heppy Wulansari menyebut, sampai Agustus 2024, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 18,6 juta kiloliter (kl). Jumlah tersebut mencapai 58,86% dari kuota tahun ini yang dialokasikan sebesar 31,6 juta kl.
“Pertalite kuota 2024 ditetapkan pemerintah sebesar 31,6 juta kiloliter. Realisasi sampai pertengahan Agustus mencapai 18,6 juta kiloliter,” kata Heppy saat dihubungi Bisnis, Kamis (29/8/2024).
Heppy menekankan, perseroan terus menjalankan komitmen dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan oleh BPH Migas.
Adapun, pengaturan titik titik SPBU yang menjual Pertalite sesuai arahan BPH Migas adalah dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, dan di luar daerah industri.
“Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.
