Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proses pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041 masih terus dibahas. Meskipun demikian, Bahlil mengungkapkan bahwa respons dari pihak Freeport sedikit lambat.
"Kami sedang membahas perpanjangan IUPK Freeport, namun respons dari mereka agak lambat," ujar Bahlil saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin (26/8/2024).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan keterlambatan dari pihak Freeport, Bahlil tidak memberikan penjelasan rinci. Namun, ia menyebutkan bahwa pembicaraan dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dan negosiasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait masih berlangsung.
"Ini masih dibicarakan dengan Pak Tony. Negosiasi dengan BUMN juga masih berjalan," tambahnya.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia menyatakan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait proses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus tersebut. VP Corporate Communications PTFI, Katri Krisnati, mengonfirmasi bahwa komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah tetap berjalan lancar.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perpanjangan IUPK," kata Katri kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga
Sebagai bagian dari perpanjangan kontrak Freeport setelah 2041, pemerintah mensyaratkan divestasi tambahan 10% saham PTFI kepada holding BUMN pertambangan, MIND ID. Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Dengan divestasi tambahan tersebut, kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia akan meningkat menjadi 61%.
"Negosiasi dengan menteri BUMN belum selesai, jadi jangan hanya tanya pemerintah, tanyakan juga kepada Freeport," pungkas Bahlil.
