Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap kelanjutan rencana konstruksi proyek Jalan Tol Demak – Tuban. Dia menuturkan, saat ini proyek tersebut masih membutuhkan dukungan pembiayaan.
Dalam penjelasannya, Basuki menyebut saat ini masih dalam tahap perampungan studi kelayakan atau feasibility study untuk dapat dilanjutkan ke tahap lelang.
“Kita sedang menyiapkan readiness criteria-nya ini, mudah-mudahan tahun ini selesai,” tuturnya dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi V DPR RI, Rabu (21/8/2024).
Lebih rinci, Basuki menjelaskan kehadiran Tol Demak – Tuban diperlukan untuk mengurai kepadatan di jalur tol koridor utara.
Akan tetapi, proses konstruksi Tol Demak – Tuban masih memerlukan dukungan pembiayaan pembebasan tanah sebesar Rp4 triliun. Serta dukungan konstruksi Rp1 triliun.
“Sedangkan analisis finansial IRR-nya sekitar 11%. Kami jadwalkan kuartal kedua ini amdalnya akan selesai, baru kita bisa tender-kan,” pungkasnya.
Baca Juga
Adapun, Jalan Tol Demak - Tuban merupakan salah satu proyek yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) solicited.
Mengutip laman KPBU Kemenkeu, jalan tol ini memiliki kecepatan rencana 100 km per jam. Adapun, nilai investasi diindikasikan sebesar Rp45,71 triliun dengan masa konsesi selama 50 tahun.
Lebih lanjut, Jalan Tol Demak - Tuban nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Semarang - Demak yang mendukung rute Jalan Tol Trans Jawa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selama 10 tahun menjabat pemerintah telah membangun 2.700 km tol baru.
Jokowi merinci selama kepemimpinannya RI telah membangun 366.000 km jalan desa. Kemudian, 1,9 juta meter jembatan desa, dan 6.000 km jalan nasional.
Selanjutnya, adapula 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
Komitmen menggarap sektor infrastruktur itu disebut berhasil menekan angka biaya logistik dari sebelumnya mencapai 24% menjadi 14% di tahun 2023.
“Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.
Menilik ke belakang, selama 10 tahun terakhir anggaran infrastruktur langganan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi anggaran infrastruktur hanya turun sebanyak 2 kali saat Jokowi menjabat, tepatnya pada tahun anggaran (TA) 2020 dan 2022.
