Bisnis.com, JAKARTA – DPP Realestate Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 2024.
Hal tersebut disampaikan REI saat menghadap Komisi XI DPR RI, Selasa (20/8/2024). Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi FLPP diperlukan untuk menekan angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) yang saat ini telah mencapai 9,9 juta.
“Saat ini backlognya 10 juta dan tadi juga kita sampaikan program pemerintah dalam pembiayaan perumahan ini satu-satunya yang terukur dan secara nilai itu memang programnya itu jelas ya FLPP. Sayangnya, saat ini tahun ini anggarannya itu turun menjadi 166.000 jadi ini sangat jauh,” kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (20/8/2024).
Joko menyebut, bila kuota FLPP tidak segera ditambah pada tahun ini, maka dikhawatirkan bakal menimbulkan ketidakpastian kondisi ekonomi. Selain itu, dikhawatirkan bakal mempengaruhi laju kas para pengembang hingga dikhawatirkan menimbulkan kredit macet para pengembang.
Dia menambahkan, belum adanya tambahan kuota FLPP juga akan membuat akses masyarakat memiliki rumah terganggu. Karenanya, Joko mengusulkan paling tidak kuota FLPP tahun 2024 dapat dikerek ke level sama pada 2023 atau sebanyak 229.000 unit.
“Ini mungkin dari September, Oktober, November, Desember sampai Januari ini akan mengalami kesulitan realisasi,” ujarnya.
Baca Juga
Atas dasar hal itu, Joko memohonkan tiga usulan. Pertama, memohon dukungan Komisi XI DPR untuk dapat mendorong Kementerian Keuangan merealisasikan anggaran FLPP menjadi 250.000 atau setidaknya menjadi 229.000 pada 2024.
Kedua, pada 2025 REI meminta agar sektor perumahan mendapat perhatian lebih besar dan dapat dilakukan sejak awal Januari. Karena, selama ini REI mengaku harus menunggu sampai Februari bahkan kadang-kadang di awal Maret baru bisa melakukan realisasi FLPP.
“Ketiga, kami mohon untuk dari Komisi XI mendorong Kemenkeu dari awal tahun itu sudah bisa merealisasikan, karena kalau tidak realisasi yang namanya usaha, cash in cash out cash out-nya tetap, kalau ini cash in-nya gak ada, itu menjadi sebuah kesulitan sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Joko menyatakan bahwa posisi kuota FLPP rumah subsidi diperkirakan bakal habis pada September 2024. Pasalnya, hingga Juni 2024, serapan kuota FLPP telah mencapai lebih dari 79.000 atau mencapai 48% dari total kuota tersedia sebanyak 166.000.
