Bisnis.com, JAKARTA - Alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dipatok sebesar Rp71 triliun.
Namun, ekonom menilai anggaran tersebut masih kurang jika target yang ingin dicapai yaitu penurunan pravelensi stunting.
Terlebih, pravelensi stunting di era pemerintahan Joko Widodo masih gagal untuk mencapai angka 14% pada tahun ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat pravelensi tahun 2022 masih di angka 21,6%, hanya DKI Jakarta dan Bali yang telah mencapai target tersebut.
Researcher, Center of Industry, Trade and Investment Indef, Ariyo D. P Irhama mengatakan dalam perhitungan yang dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dari Paud, SD, SMP hingga SMA dari 36 provinsi yang mengecualikan Jakarta dan Bali, maka total anggaran yang diperlukan yaitu Rp84 triliun.
"Perhitungan saya ini jauh di atas alokasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Bahkan pemerintah alokasikan Rp71 triliun sudah include semuanya untuk kelembagaan yang nanti akan dibangun untuk handle program ini," kata Ariyo dalam diskusi publik, Minggu (18/8/2024).
Namun, apabila Jakarta dan Bali juga diperhitungkan maka total anggaran yang diperlukan yaitu Rp88,4 triliun. Bahkan, anggaran ini belum termasuk biaya logistik, personil atau tim yang akan mendistribusikan program tersebut.
Baca Juga
Untuk mengatasi stunting secara menyeluruh, Ariyo menekankan bahwa program tersebut belum tentu efektif. Sebab, stunting tidak hanya disebabkan oleh asupan gizi makanan tetapi juga saat kondisi kehamilan ibu dan kualitas fasilitas kesehatan.
"Saya ingin mempertanyakan outcome nya apa dari program ini apakah mengatasi stunting seperti yang disampaikan? Tentu untuk mengatasi stunting program ini tidak efektif," ujarnya.
Di sisi lain, Ariyo juga menyoroti perkiraan total anggara program Makan Bergizi Gratis yang disebutkan oleh tim Prabowo-Gibran sebesar Rp400-500 triliun hingga 2029. Hal ini sejalan dengan perluasan program yang akan menyasar pada peserta didik seluruh jenjang pendidikan.
Optimisme implementasi program tersebut tak didukung kondisi ekonmi yang saat ini masih rentan. Dia menilai program ini justru akan semakin memberatkan di tengah ruang fiskal yang terbatas akibat kewajiban pembayaran utang yang diwariskan Jokowi ke pemerintahan Prabowo nyaris Rp800 triliun.
"Setelah pelantikan Prabowo ini perlu dijelaskan lagi janji-janji nya utamanya mengenai program makan bergizi gratis karena saya yakin masyarakat menantikan penjelasan program ini untuk memberikan kejelasan dan ini penting untuk mendapatkan trust hour dari publik dan pasar mengenai persiapan akrena skrng dalam proses prencanaan," pungkasnya.
Sebagai informasi, rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk program MBG pada RAPBN 2025 mencapai Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB yang mencakup biaya makanan, distribusi (safeguarding) dan operasional lembaga yang menangani program MBG. Program ini juga menargetkan penyerapan 0,82 juta pekerja.
