Jokowi menyayangkan lantaran kondisi uang beredar di tingkat kabupaten secara mayoritas masih sangat rendah. Menurutnya, peredaran uang rendah sama dengan daya beli masyarakat lemah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo meyakini pemerintahan Prabowo nantinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran ini tetap meyakini target pertumbuhan 6—7% akan tercapai meski banyak tantangan ekonomi.
Dradjad mengaku, tim ekonomi Prabowo sudah mengkalkulasi ancaman penurunan daya beli masyarakat secara spesifik dan perlambatan ekonomi secara umum. Oleh sebab itu, dia mengklaim pemerintahan Prabowo akan bisa mengatasinya.
Ekonom Indef ini menjelaskan, setidaknya ada tiga strategi utama yang disiapkan pemerintahan selanjutnya. Pertama, stimulus Keynesian dari APBN.
“Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiaya program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya,” ungkap Dradjad kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).
Kedua, pemerintahan Prabowo ingin menciptakan ekosistem sedemikian rupa agar konsumsi rumah tangga terutama belanja kelas menengah bisa stabil bahkan tumbuh. Caranya, juga dengan stimulus Keynesian.
Baca Juga
Meski demikian, dia menjelas perlu bauran yang tepat di semua unsur kebijakan fiskal dan moneter. Dia menekankan, pertumbuhan ekonomi kita punya ketergantungan super tinggi terhadap konsumsi.
Ketiga, deregulasi dengan memangkas berbagai peraturan kementerian/lembaga yang kontra produktif terhadap iklim berusaha dan investasi. Kendati demikian, Dradjad tidak mencontohkan aturan yang dimaksud.
