Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang genap 10 tahun memimpin, Presiden Joko Widodo tak hanya menuai apresiasi, tetapi juga sederet kritik atas kinerjanya yang memang tidak luput dari plus-minus. Termasuk dari kalangan pengusaha.
Ambil contoh, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani yang memberikan apresiasi dan kritik terhadap satu dekade pemerintahan Jokowi.
Pertama, Shinta memberikan catatan positif atas reformasi-reformasi struktural yang dilakukan terhadap iklim usaha dan investasi selama masa kepemimpinan Jokowi.
“Memang tidak semuanya berjalan mulus atau menghasilkan output reformasi yang sesuai harapan, tetapi konsistensi beliau dalam menciptakan dan menjalankan reformasi-reformasi tersebut sangat kami apresiasi,” kata Shinta kepada Bisnis baru-baru ini.
Kedua, terciptanya stabilitas makro ekonomi domestik dalam 5 tahun terakhir sebagai pencapaian terbesar pemerintah Jokowi karena diraih di tengah gempuran-gempuran unprecedented, mulai dari pandemi Covid-19, akselerasi adopsi teknologi, hingga perubahan iklim.
Padahal, sambungnya, untuk lolos dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal dalam kondisi itu diperlukan berbagai macam adjustment yang untungnya terwakili oleh sejumlah kebijakan berdampak pada pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan negara lain.
Baca Juga
Hasilnya, kata Shinta, perekonomian Indonesia tergolong sangat stabil dengan proyeksi pertumbuhan kedua tertinggi di kawasan Asia di tengah bermacam-macam tantangan eksternal terus mengancam.
Ketiga, apresiasi diberikan terhadap kebijakan investasi pembangunan infrastruktur yang dinilai memicu petumbuhan ekonomi lebih merata serta inklusif di seluruh Tanah Air. Termasuk dengan peningkatan arus investasi ke luar Pulau Jawa.
Keempat, Jokowi juga menerima rapor hijau dari dunia usaha untuk penyelesaian berbagai FTA/CEPA/PTA dengan banyak mitra dagang strategis. Termasuk, agenda aksesi OECD baru-baru ini.
Namun, dunia usaha tidak menafikan ada beberapa hal yang patut dikritisi. Sebagai contoh, proses reformasi ekonomi dalam negeri dinilai relatif terlalu lama alias tidak agile dan cenderung tidak konsisten sehingga membuat dunia usaha semakin sulit beradaptasi dengan keterbukaan ekonomi.
“Namun, kami melihat keterbukaan ekonomi tersebut sebagai exercise penting yang harus dilalui bila ingin menjadi negara yang lebih maju, berdaya saing tinggi dengan tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan lebih dari saat ini,” tuturnya.
Kemudian, kritik diberikan kepada pelaksanaan reformasi struktural pasar tenaga kerja yang dinilai lambat dan tidak konsisten, sehingga belum terwujud iklim ketenagakerjaan yang kondusif untuk menciptakan decent work dalam jumlah besar.
Di sektor finansial, peningkatan fokus pemerintah ntk membantu financing UMKM selama 10 thn terakhir & dukungan pemerintah thd kegiatan usaha sektor keuangan modern seperti fintech dipandang belum cukup.
“Masih perlu upaya ekstra untuk meningkatkan akses dan affordability financing usaha bagi pelaku usaha di semua sektor, khususnya bagi sektor-sektor yang selama ini masih kesulitan memeroleh pembiayaan karena kurangnya data untuk perhitungan prudential pinjaman,” jelasnya.
Lebih jauh, dunia usaha menyayangkan terjadinya kompromi terhadap independensi Bank Indonesia (BI) meskipun kebutuhan pemerintah dalam hal ini dipandang cukup bisa dipahami.
Independensi BI dan disiplin-disiplin tata kelola keuangan negara perlu dipertahankan serta ditingkatkan sesuai dengan best practices internasional dalam kondisi apa pun. Sebab, disiplin-disiplin ini akan sangat memengaruhi level kepercayaan pasar terhadap iklim usaha Indonesia.
Termasuk memengaruhi resiliensi makro ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi eksternal yang ada saat ini.
“Bila displin-disiplin tersebut tetap dilakukan sesuai best practices internasional, kita bisa segera mendeteksi indikasi pelemahan terhadap fundamental ekonomi nasional dan dapat segera memperbaikinya sebelum menjadi krisis yang lebih parah,” kata Shinta.
Terkait dengan stagnasi di sektor riil beberapa bulan terakhir, kalangan pengusaha melihat ini sebagai fenomena sementara akibat ketidakpastian transisi kepemimpinan dan dinamika ekonomi global yang tidak berpihak kepada negara berkembang seperti Indonesia. 5%.
