Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Ekonom Minta Pemerintah Stabilkan Inflasi Pangan

Konsumsi tercatat melambat dalam PDB kuartal II/2024. Inflasi pangan pun harus dijaga stabil agar konsumsi masyarakat tidak semakin tertekan.
Pedagang memilah cabai merah dan cabai rawit di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (5/2/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pedagang memilah cabai merah dan cabai rawit di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (5/2/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu terus menjaga inflasi harga bergejolak atau inflasi pangan tetap stabil untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi di sisa tahun ini.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2024 tercatat sebesar 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY). Capaian tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11% yoy maupun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal II/2023 yang sebesar 5,17% yoy.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa inflasi pangan perlu tetap dijaga agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.

"Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan, terutama untuk menjaga inflasi pangan itu berada pada level stabil, sehingga kenaikan dari harga pangan nantinya tidak akan menekan daya beli masyarakat yang bisa berdampak terhadap pengeluaran ataupun konsumsi mereka," katanya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Selain itu Yusuf menilai bahwa perlu menghindari kebijakan yang kontraproduktif yang kemudian dapat menekan daya beli konsumsi masyarakat, misalnya rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, pemerintah harus menjaga momentum atau menjaga daya beli masyarakat dan kenaikan harga yang terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

"Itu menurut saya perlu ditinjau ulang dan hati-hati jika kemudian ingin menaikkan harga BBM," kata dia.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% pada akhir tahun, pemerintah pun perlu mendorong realisasi belanja, baik pemerintah pusat maupun daerah pada sisa tahun ini.

"Ataupun realisasi belanja yang berkaitan dengan masyarakat sehingga setidaknya bisa ikut mendorong atau memberikan stimulus bagi perekonomian," tutur Yusuf. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper