Bisnis.com, JAKARTA - PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.
“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
Meski demikian, Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca Juga
Dilansir dari unggahan Twitter Muhammadiyah pada Minggu 28 Juli 2024, ada beberapa poin yang disertakan pengurus ormas keagamaan tersebut soal alasan mereka menerima izin tambang.
Salah satunya menyebut jika kekayaan alam merupakan anugerah Allah SWT. Manusia sebagai Khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam.
Dalam keterangan tersebut, Muhammadiyah juga menulis jika pemanfaatan kekayaan alam ini akan digunakan untuk kemaslahatan umat serta kesejahteraan material dan spiritual.
Berikut untuk melihat pernyataan lengkap Muhammadiyah:
