Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog memastikan bahwa tidak ada penambahan penugasan beras impor jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh Indonesia.
Berkaca dari Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari 2024, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa penawaran dan permintaan pada periode tersebut cenderung tidak mengalami perubahan signifikan.
Dia mencontohkan, sebanyak 100 ton beras dibeli untuk kemudian dibagikan kepada rumah tangga yang menjadi sasaran. Dalam hal ini, penerima tidak akan membeli beras sehingga permintaan tidak mengalami banyak perubahan.
“Jadi dilihat dari supply demand enggak terlalu banyak berubah sebenarnya. [Kuota impor] Sama aja,” kata Bayu saat ditemui di sela-sela NFA Fun Run 5K di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (28/7/2024).
Selain itu, Bayu, mengutip pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa produksi beras dalam negeri mulai meningkat seiring adanya program pompanisasi. Hal ini, lanjutnya, akan ikut menambah pasokan ke pasar.
Dia juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri tetap aman jelang pilkada serentak. Pasalnya, mulai Agustus, Oktober, dan Desember 2024, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gerakan pangan murah, hingga beras komersial dengan menggandeng pemerintah daerah misalnya untuk aparatur sipil negara (ASN).
“Jadi Bulog mempersiapkan dengan cara bahwa pasokan yang ada di masyarakat itu terjaga,” ujarnya.
Pemerintah pada Maret 2024 menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari sebelumnya 2 juta ton pada 2024. Dengan demikian, total kuota impor beras untuk tahun ini mencapai 3,6 juta ton.
Adapun hingga Juli 2024, Bayu menyebut setidaknya sudah ada sekitar 2,2 juta ton beras yang masuk ke Indonesia. Beras impor yang masuk itu paling banyak berasal dari Thailand dan Vietnam.
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengungkapkan bahwa penugasan tambahan ini bertujuan agar Indonesia memiliki stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang cukup untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.
“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).
Dia menegaskan, importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur sehingga harga gabah di tingkat petani dipastikan tetap terjaga. Pasalnya, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah memperhitungkan jumlah produksi dan kebutuhan nasional.
