Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22% wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.
"Diharapkan sebelum rapat hari Senin [29 Juli 2024] di Bulog sudah rapat sendiri nih ngurusin yang 32,22% [wilayah yang mengalami kenaikan harga beras]. Tolong minggu depan supaya daerah-daerah yang naik ini langkahnya Bulog apa?," kata Tomsi dalam rakor pengendalian inflasi daerah, Senin (22/7/2024).
Tomsi mengatakan, kenaikan harga yang kecil perlu diantisipasi agar tidak terus melonjak dan berdampak terhadap inflasi. Apalagi, saat produksi rendah memasuki musim kemarau. Bulog diharapkan dapat segera mengguyur beras pemerintah sebagai upaya intervensi menekan kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
"Walaupun kenaikannya sedikit, tapi setiap minggu naik, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak [kenaikan harga]," jelasnya.
Baca Juga
Merespons hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandari mengatakan bahwa langkah awal dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan beras adalah penguatan stok.
Dia menyebut, Bulog telah melakukan penguatan stok beras lewat pengadaan dalam negeri hingga 21 Juli 2024 sebanyak 759.419 ton, dan pengadaan dari impor sebanyak 2,2 juta ton.
"Posisi stok kami saat ini 1,5 juta ton," ungkap Epi dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, kata Epi, dari total stok yang dikuasai Bulog saat ini, sebanyak 1,46 juta ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah tersebar di seluruh daerah.
Menurutnya, stok CBP itu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) atau operasi pasar.
Adapun, hingga 21 Juli 2024, Bulog mencatat total realisasi penyaluran beras SPHP beras telah mencapai 888.579 ton atau 74,05% dari target penugasan SPHP 2024.
Secara terperinci, penyaluran SPHP beras paling banyak lewat pengecer sebesar 60,9%, distributor 33,6%, Satgas Pangan 3,9% Pemda 1,4% dan sinergi BUMN sebesar 0,3%.
Epi mengakui bahwa permintaan beras SPHP mulai terjadi peningkatan memasuki pekan ketiga Juli 2024 setelah sempat melandai dalam tiga bulan terakhir akibat adanya panen raya.
"Terlihat mulai Juli minggu ini terjadi kenaikan permintaan SPHP, sebelumnya sekitar 4.000 - 5.000 ton per hari, minggu kemarin sudah 4.500 - 6.100 ton per hari. Ini artinya jumlah beras yang kita guyur ke pasar sudah mulai meningkat," ucapnya.
