Bisnis.com, JAKARTA - Hasil penyelidikan praktik dumping keramik asal China yang dirilis Komite Antidumping Indonesia (KADI) dinilai tidak memiliki landasan akurat. Usulan tarif bea masuk antidumping (BMAD) 100,12% - 199,88% justru akan memberikan efek bumerang ke industri dalam negeri.
Hal ini diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, dalam diskusi bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD Terhadap Keramik di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Faisal menilai data-data yang tercantum dalam laporan hasil akhir penyelidikan KADI terkait kasus keramik memukul rata atau menyatukan seluruh analisis jenis keramik, baik porselen maupun keramik merah.
Padahal, menurut dia, produksi porselen dalam negeri masih sedikit di kisaran 600.000 meter persegi, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,5 juta meter persegi.
"Terus brak pukul rata mau ukuran berapa saja, dikenakan bea masuk tinggi, ini KADI ini seperti jurus pesilat mabok, semua dilibas," ujar Faisal.
Di sisi lain, dia menyoroti adanya intervensi dari pihak tertentu yang mendorong hasil analisis penyelidikan tersebut terbit dengan tujuan yang mengarah pada keuntungan pihak tertentu.
Baca Juga
Apabila BMAD diterapkan dengan tarif tersebut, Faisal menyebut produsen keramik tertentu akan lebih cepat balik modal dan Net Present Value (NPV) yang lebih tinggi.
"Inilah ketamakan pihak tertentu itu, at the cost of jutaan orang rakyat indonesia. Bukan kita tidak peduli dengan industri dalam negeri, kita peduli tapi ongkosnya jangan kemahalan, harga keramik itu bisa naik 2 kali lipat," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menunjukkan bukti bahwa industri keramik beberapa tahun masih ekspansi dan tidak dibanjiri keramik impor sebagaimana dikabarkan selama ini.
Hal ini terlihat dari segi pertumbuhan PDB sektoral pengguna keramik yaitu kosntruksi dan realestat. Adapun, sektor konstruksi terus mengalami pertumbuhan positif hingga mencapai 4,91% pada 2023. Sedangkan, sektor realestat tumbuh 1,43% periode yang sama.
Sementara itu, dari segi impor untuk HS 690721 keramik dari China pada tahun 2022 sebesar 1 juta ton atau lebih rendah dari pascacovid pada 2018 sebesar 1,3 juta ton.
"2019 itu 914.000 ton, 2020 sebanyak 863.000 ton, 2021 naik, 2022-nya turun lagi, mana yang namanya dibanjiri sama impor itu mana?" tanyanya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui KADI untuk mengkaji ulang hasil penyelidikan kasus dumping tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum merekomendasikan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak.
