Bisnis.com, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengkritik rencana pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran untuk meningkatkan rasio utang hingga 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurutnya, langkah ini akan memberatkan keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat beban utang yang sudah tinggi.
Dalam diskusi publik yang berlangsung pada Kamis (11/7/2024), Didik menyatakan bahwa usulan peningkatan rasio utang dari 30%-40% menjadi 50% oleh Prabowo dan timnya tidak bijak. "Pak Prabowo dengan timnya mau nambah [rasio utang] jadi 50%, dari 30%-40%. Itu akan lebih berat lagi, saya kira jangan dilakukan," ujarnya.
Didik menambahkan, utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai Rp8.338,4 triliun per April 2024, naik tiga kali lipat dari Rp2.608,8 triliun yang diwariskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014. Selain itu, beban bunga utang pemerintah pada 2024 mencapai Rp497,32 triliun, yang menurut Didik tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.
Sebagai perbandingan, Didik menyebut bahwa meskipun rasio utang Jepang sangat tinggi, negara tersebut membayar bunga yang sangat kecil, sekitar 0,7%, sehingga belanja bunga utangnya hanya Rp40 triliun hingga Rp45 triliun. Hal ini berbeda dengan tingkat bunga surat utang negara Indonesia yang berada pada kisaran 7%. "Jadi bunga utang pemerintah Indonesia kini memang sangat menguras APBN," jelasnya.
Didik juga mengingatkan bahwa utang pemerintah pusat harus ditambah dengan utang publik lainnya, termasuk utang pemerintah daerah dan BUMN, yang totalnya mencapai Rp15.295,86 triliun.
Sementara itu, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjaga disiplin fiskal. Dasco menyampaikan bahwa defisit APBN akan dijaga di bawah 3% dari PDB, dan rasio utang terhadap PDB akan tetap terkendali pada kisaran 30%.
Baca Juga
"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco. Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan lingkungan kebijakan yang pro-bisnis.
