Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha kelapa sawit khawatir produksi minyak sawit dalam negeri mandek imbas tugas baru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurus kakao dan Kelapa.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan para pengusaha menyoroti upaya peningkatan produksi minyak sawit berisiko terhambat saat dana pungutan ekspor crude palm oil (CPO) turut digunakan untuk pengembangan kakao dan kelapa.
Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang selama ini mengelola dana perkebunan kelapa sawit itu agar membantu melakukan subsidi silang untuk dana riset kakao dan kelapa.
Padahal, para pengusaha sawit melihat kenyataan bahwa peningkatan produktivitas kelapa sawit mendesak. Pasalnya, sudah dalam lima tahun terakhir produksi minyak sawit Indonesia stagnan di kisaran 51 juta ton akibat produktivitas tanaman yang terus merosot.
Mengutip data Oil World yang himpun Gapki, pada 2022 produktivitas kebun sawit Indonesia tercatat di level 3,31 ton CPO per hektare per tahun, masih di bawah produktivitas Malaysia di kisaran 3,56 ton CPO per hektare per tahun.
"Kami melihat produktivitas kita ini turun, dan lima tahun terakhir produksi stagnan, oleh karena itu perlu percepatan replanting, utamanya PSR [peremajaan sawit rakyat]," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga
Peremajaan sawit, kata Eddy, harus dipercepat. Musababnya, konsumsi di dalam negeri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apalagi, adanya mandatori biodiesel juga bakal mendongkrak penggunaan minyak sawit untuk energi.
Data yang dihimpun Gapki mencatat pada 2020 konsumsi minyak sawit Indonesia tercatat mencapai sebanyak 17,34 juta ton; 2021 sebanyak 18,42 juta; 2022 sebanyak 21,14 juta ton dan 2023 sebanyak 23,21 juta ton.
Namun, sayangnya, realisasi penyaluran dana BPDPKS untuk program PSR pun masih jauh dari target. Laporan kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat realisasi penyaluran dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2023 sebesar Rp1,59 triliun untuk luasan 53.012 hektare. Capain itu masih jauh dari target PSR yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2016 yaitu seluas 180.000 hektare per tahun.
Sementara itu, realisasi program PSR pada semester I/2024 tercatat seluas 18.484 hektare. Adapun, secara total luas lahan PSR sejak 2016 tercatat sebesar 344.792 hektare.
"Jadi apabila kondisi produktivitas dan produksi seperti ini sebaiknya fokus terlebih dahulu membiayai sawit," katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menambah tugas BPDPKS untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa. Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.
"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).
