Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk program makan siang gratis yang diusung Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan penempatan anggaran tersebut.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan pihaknya pun belum mengetahui anggaran Rp71 triliun tersebut akan masuk Dana Alokasi Khusus (DAK) atau kementerian terkait.
“Apakah ini Rp71 triliun makan bergizi gratis lewat DAK? Lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lewat Kementerian Kesehatan karena bergizinya itu penting? Atau nanti lewat Kementerian Sosial? Atau badan khusus yang meramu semua itu? Karena itu juga menyangkut pendataan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).
Pemberian makan bergizi gratis ini pasalnya cukup kompleks karena bukan hanya menyangkut sekadar nasi, juga telur, ayam, dan komposisi makanan bergizi lainnya.
Said pun menegaskan bahwa anggaran makan siang gratis ini tidak akan bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
“Tidak ada cerita BA BUN, anggarannya memang anggaran di belanja pusat,” tegasnya.
Sejauh ini, Said menuturkan memang belum ada perincian terkait belanja makan bergizi gratis. Belanja ini juga telah diperhitungkan dalam defisit pemerintah yang ditargetkan pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB pada tahun depan.
Said optimistis, meski ada makan bergizi gratis dalam rencana belanja negara, defisit tidak akan lebih dari 2,5% dari PDB.
Saat ini, pemerintah terus berkomunikasi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Sufmi Dasco. Nantinya, tim ini akan menyusun secara detail program makan bergizi gratis.
Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, menekankan bahwa pihaknya sangat mengikuti siklus APBN.
Dirinya juga menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo berkomitmen untuk menjaga defisit sesuai dengan UU Keuangan Negara, yakni maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih commit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR,” tegasnya.
Thomas menilai angka Rp71 triliun untuk menjalankan program MBG pada 2025 sudah sangat baik dan berkomitmen untuk dilaksanakan secara bertahap.
Meski demikian, pihaknya ingin mencapai target penyaluran MBG 100% secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama.
