Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) atau HK diusulkan mendapat penyertaan modal negara (PMN) nontunai berupa lahan senilai Rp1,8 triliun di wilayah Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten.
Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto menuturkan, PMN nontunai tersebut nantinya bakal digunakan untuk pengembangan proyek hunian.
“Ini [PMN Non-tunai yang diusulkan] untuk pemukiman, konsepnya bukan TOD itu lokasinya di dekat Lippo Karawaci,” kata Budi saat ditemui di Kawasan DPR RI, Selasa (3/7/2024).
Menanggapi hal itu, Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menjelaskan, wilayah Karawaci saat ini menjadi salah satu wilayah yang prospektif untuk dikembangkan hunian.
Pasalnya, wilayah tersebut saat ini menjadi salah satu wilayah di Jakarta yang pengembangannya cukup pesat. Selain itu, Karawaci juga telah memiliki ekosistem yang matang.
“Karawaci sudah menjadi settle city untuk daerah barat Jakarta, daerah yang berkembang cukup pesat dan sudah lama populasinya terbentuk,” kata Ferry dalam Konferensi Pers secara virtual, Rabu (3/7/2024).
Baca Juga
Ferry menyebut, pengembangan hunian berbentuk rumah tapak dinilai akan jauh lebih prospektif di wilayah tersebut. Mengingat, masih terdapat lahan kosong yang tersedia di sana.
Namun demikian, bila Hutama Karya berencana membangun hunian berupa high rise building, Ferry menyebut posisinya akan sedikit menghadapi tantangan. Bukan tanpa alasan, saat ini pasar apartemen dinilai masih loyo.
Bahkan, pemberian insentif bebas pajak penuh yang digulirkan oleh pemerintah saja saat ini belum mampu mendorong penjualan unit apartemen di Jakarta.
“Kalau bangunnya apartemen, ini harus hati-hati karena apartemen ini pasarnya kurang lebih sama lah. Di Jakarta saja tidak mudah, apalagi di daerah yang di situ masih banyak lahan yang cukup luas. Apalagi orientasinya kalau orang Indonesia larinya pasti ke landed,” pungkasnya.
Sebagai informasi, HK tidak hanya diusulkan mendapat injeksi PMN non-tunai di Karawaci saja, melainkan perseroan juga diusulkan mendapat suntikan modal negara berupa lahan di wilayah Plaju Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan senilai Rp122 miliar.
Adapun, wilayah di Sumatra Selatan itu nantinya akan digunakan untuk pengembangan Kawasan Industri.
