Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh blak-blakan ungkap penyebab program rumah subsidi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak laku dan banyak yang terbengkalai.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno mengatakan, lokasi yang tidak strategis menjadi penyebab utama kalangan buruh enggan mengambil kredit rumah subsidi dari pemerintah.
"Rata-rata jauh dari tempat kerja buruh, jadi perjalanannya bisa sampai 2-3 jam itu kan enggak efektif dan efisien," ujar Sunarno saat ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa tolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Kamis (27/6/2024).
Sunarno mengatakan, seharusnya pemerintah menetapkan lokasi yang lebih strategis untuk perumahan subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Terutama dalam memastikan ketersediaan akses fasilitas dan transportasi yang mudah dijangkau.
"Artinya Perumahan itu harus dijangkau kalangan buruh, yaitu terintegrasi dengan tempat kerjanya, akses transportasi dan fasilitas mudah," ucapnya.
Adapun, dalam aksi unjuk rasa yang digelar hari ini oleh kalangan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mengajukan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga
Di antaranya yaitu mendesak agar Presiden Jokowi membangun perumahan rakyat secara layak, ekonomis atau terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang terintegrasi dengan tempat bekerja, dan akses moda transportasi modern.
Selain itu, Presiden Jokowi juga dituntut agar mencabut Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 karena dianggap menjadi sumber utama penderitaan rakyat dan kaum buruh sehingga berakibat tidak memiliki kepastian kerja, upah murah, pesangon berkurang, dan pada akhirnya kesulitan memiliki rumah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, proyek rumah subsidi kerap terkendala oleh akses jalan dan transportasi umum yang kurang memadai.
Alhasil banyak penghuni rumah subsidi lebih memilih kembali mencari tempat tinggal yang lebih dekat dengan lokasi tempat bekerja untuk mengurangi biaya transportasi. Dia menekankan bahwa akses dan layanan angkutan umum yang memadai menjadi krusial untuk mengurai persoalan kemacetan, polusi dan efisiensi biaya hidup.
"Sejumlah perumahan subsidi mangkrak, akibat tidak ada layanan angkutan umum sehingga orang enggan membeli rumah itu walau sudah mendapat subsidi," ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024).
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (14/6/2024), Di tengah polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kondisi yang cukup mencengangkan terjadi pada rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang.
Rumah subsidi yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 kini banyak yang terbengkalai karena lama tidak ditinggali oleh para pemiliknya. Kondisi ini seakan berbanding terbalik dengan data ketimpangan pemilikan rumah (backlog) yang dilaporkan masih ada di level 9,9 juta. Untuk diketahui, salah satu alasan pemerintah menjalankan Tapera ialah untuk menekan angka backlog perumahan.
