Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bercerita mengenai lika-liku proses pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia yang melewati dinamika yang tidak mudah.
Adapun, pengoperasian smelter tembaga baru milik PTFI di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur baru saja diresmikan pada hari ini, Kamis (27/6/2024).
Dia mengungkapkan, perencanaan pembangunan smelter Freeport sebagai pemenuhan komitmen dalam perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), tidaklah mudah. Awalnya, smelter ini sempat direncanakan akan dibangun di Maluku Utara.
“Saya tahu betul membangun smelter ini nggak gampang. Ini sempat mau digeser ke Maluku Utara, dinamikanya minta ampun,” kata Bahlil saat peresmian pengoperasian smelter PTFI di Gresik, Kamis (27/6/2024).
Tak hanya sampai di situ, Bahlil menuturkan, smelter Freeport yang kemudian direncanakan dibangun di Jawa Timur sempat mendapat protes dari masyarakat Papua. Alasannya, masyarakat Papua ingin hasil bumi dari tambang Freeport di Papua harus diolah juga di tanah Papua dan bukan di daerah lainnya.
Setelah dinamika panjang, pemerintah akhirnya memutuskan pembangunan smelter ini berada di Gresik, Jawa Timur. Namun, proses pembangunan juga sempat tertunda karena ada pandemi Covid-19.
Baca Juga
“Saat 2021 waktu kita putuskan segera membangun, Covid, dan hari ini sama-sama kita bisa menyaksikan dengan prosesi commisioning operasi [di Gresik],” ucapnya.
Adapun, smelter tembaga baru Freeport ini merupakan smelter dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.
Nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE ini telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan, pemerintah mendorong Freeport untuk membangun smelter lagi di Timika, Papua Tengah, dekat dengan tambang Freeport.
Permintaan ini beriringan dengan rencana pemerintah yang akan menambah jumlah saham milik Indonesia di PTFI menjadi 61% pada 2041.
“Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10%. Sekarang kita 51%, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10% pada 2041,” kata Bahlil saat kuliah umum yang digelar di Universitas Islam As Syafi'iyah, Bekasi, Jumat, (31/5/2024).
