Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan nilai impor sejumlah barang dari Israel, di tengah maraknya aksi boikot produk terafiliasi atau pro Israel.
Direktur Statistik Distribusi BPS, Efliza, menyampaikan, nilai impor total Indonesia pada Mei 2024 naik secara bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 14,82%.
Tercatat, nilai impor barang yang didatangkan dari Israel mencapai US$945.503 pada April 2024 dan Mei 2024 sebesar US$5.976.079 atau US$5,97 juta.
Kendati mengalami kenaikan, Efliza menyebut bahwa proporsi nilai impor dari Israel hanya 0,03% dari total impor Indonesia sebesar US$19.399.750.676 atau US$19,3 miliar pada Mei 2024.
“Tapi share terhadap kenaikan total impor Indonesia hanya 0,03%, karena proporsi nilai impor dari Israel hanya 0,03% terhadap total impor Indonesia,” kata Efliza kepada Bisnis, Rabu (26/6/2024).
Bila merujuk pada data BPS, nilai impor dari Israel pada periode Januari-April 2024 tercatat mencapai US$29,2 juta. Jumlah tersebut naik dibandingkan nilai impor 2023 sebesar US$21,9 juta.
Baca Juga
Jenis Barang
Belakangan, terdapat kelompok barang yang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Menurut data BPS yang diterima Bisnis, Rabu (19/6/2024), nilai impor mesin/perlengkapan elektronik dan bagiannya (HS 85) mengalami kenaikan signifikan pada Mei 2024.
Untuk komoditas ini, nilai impor tercatat mencapai US$3,86 juta atau naik 1.204% dari bulan sebelumnya sebesar US$296.448. Volume untuk HS 85 ini juga mengalami peningkatan mencapai 31.001 kilogram pada Mei 2024 dari 765 kilogram pada April 2024.
Komoditas dengan nilai impor tertinggi asal Israel selanjutnya yakni mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (HS84). BPS mencatat, nilai impor komoditas ini mencapai US$1,30 juta atau meningkat sebesar 820% dibandingkan April 2024 sebesar US$141.648. Volumenya juga meningkat, menjadi 33.591 kilogram dari bulan sebelumnya 10.116 kilogram.
Nilai impor bahan kimia organik (HS29) berada di urutan ketiga sebagai produk yang banyak diimpor Indonesia dari Israel. Pada Mei 2024, nilai impor komoditas ini mencapai US$150.546 atau meningkat 431,16% dari April 2024 yang tercatat sebesar US$3.409.
Menurut volumenya, komoditas ini turut mengalami peningkatan. Pada Mei 2024, volume impor komoditas ini tercatat sebesar 3.214 kilogram dari bulan sebelumnya 3 kilogram.
Secara kumulatif atau periode Januari-Mei 2024, nilai impor terbesar produk yang didatangkan dari Israel yaitu komoditas mesin/peralatan mekanis dan bagiannya dengan total mencapai US$25,82 juta dengan volume 1,74 juta kilogram, diikuti mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya US$5,10 juta dengan volume 37.062 kilogram, dan perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia US$1,55 juta dengan volume 6.808 kilogram.
“Perlu ditambahkan bahwa BPS memperoleh data ekspor impor dari data dokumen ekspor impor yang diisi langsung oleh eksportir dan importir, dan dikompilasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” jelasnya.
Tak Ada Hubungan Diplomatik
Adanya kegiatan impor barang dari Israel tentu mengundang pertanyaan. Bagaimana tidak. Pasalnya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Dalam catatan Bisnis, Rabu (18/10/2023), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso menduga bahwa kegiatan impor dari negara yang sedang berkonflik dengan Palestina itu, bisa saja dilakukan melalui negara lain sebagai pihak ketiga.
“Ya, kalau lewat negara lain kan asalnya [barang] dari negara ketiga itu ketahuannya,” kata Budi saat ditemui di ICE BSD, Rabu (18/10/2023).
Namun, importasi tetap bisa dilaksanakan dari negara manapun selama barang tersebut diizinkan negara untuk diimpor meski negara-negara tersebut belum memiliki perjanjian dagang maupun hubungan bilateral dengan Indonesia.
“Sepanjang memang dibolehkan impor ya kita terima,” ujar Budi.
Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Dia menyampaikan, importasi dari Israel bisa dilakukan meski belum memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia.
Hal ini lantaran importasi dari Israel dilakukan secara business to business (B2B) antar eksportir dan importir di kedua negara.
“Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini business to business sifatnya,”ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (16/10/2023).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal membenarkan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan semestinya secara hubungan dagang juga tidak ada secara langsung.
Namun, ada kemungkinan bahwa kegiatan impor tersebut melalui negara ketiga atau secara B2B.
“Saya tidak tahu apakah [melalui] Singapura atau negara yang lain sebagai perantaranya, tapi dicatatnya tetap dari Israel namun tidak secara langsung. Jadi melalui negara ketiga dan ini berarti transaksi B2B,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (26/6/2024).
