Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming harus menanggung beban bunga utang triliunan rupiah yang diwariskan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembayaran bunga utang pada 2025.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam rapat panitia kerja kebijakan belanja pemerintah pusat 2025 di Badan Anggaran DPR RI, Selasa (25/6/2024).
Isa mengatakan bahwa beban belanja bunga utang yang besar pada 2025 sebagai konsekuensi dari penarikan utang pemerintah yang tinggi, khususnya untuk menangani pandemi Covid-19.
“Pada 2025 selain subsidi, yang besar itu adalah pembayaran bunga utang. Ini konsekuensial dari kita melakukan banyak penerbitan surat utang untuk memitigasi pandemi pada waktu itu,” katanya.
Untuk menjaga kredibilitas, katanya, pemerintah memastikan adanya alokasi anggaran agar pengelolaan pembayaran bunga utang dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
“Tentu sesuai keinginan kita bersama untuk menjaga reputasi negara kita, kita harus pastikan alokasi anggaran akan membuat pengelolaan pembayaran bunga utang dapat dilakukan pembayarannya secara tepat waktu dan tepat jumlah,” jelasnya.
Baca Juga
Isa menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong efisiensi bunga utang, yaitu melalui pemilihan timing dan komposisi utang yang optimal.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
Warisan Utang Triliunan Rupiah
Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah juga menyoroti tingginya anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk pembayaran bunga utang yang mencapai Rp561 triliun pada 2025.
Menurutnya, pemerintah ke depan tidak memiliki kemewahan dalam menjalankan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan datang.
Di samping anggaran untuk pembayaran bunga utang, anggaran belanja dalam APBN 2025 yang dirancang sebesar Rp3.500 triliun hingga Rp3.540 triliun, juga mencakup belanja pegawai sebesar Rp840 triliun, subsidi dan kompensasi Rp500 triliun, juga transfer ke daerah yang sebesar Rp900 triliun.
Dengan besarnya alokasi yang harus dianggarkan untuk belanja yang rutin tersebut, ruang belanja pemerintah mendatang dinilai menjadi tidak leluasa, terutama untuk merealisasikan belanja terkait program prioritas pemerintah.
“Itu kan sebenarnya kita sudah bisa hitung, sehingga kalau muatannya terlalu banyak di dalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya semuanya tidak akan tercapai,” jelasnya.
