Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah mendatang tidak memiliki kemewahan dalam menjalankan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan datang.
Menurutnya, pemerintah memiliki beragam program prioritas, sementara pada saat yang sama pemerintah juga tidak memiliki keleluasaan dalam merealisasikan anggaran belanja untuk berbagai program tersebut.
Implikasinya, banyak dari program prioritas pemerintah yang berpotensi tidak tercapai atau menjadi tidak tepat sasaran.
“Itu dari sisi delapan prioritas nasional kita. Dari sisi anggaran, sebagaimana sudah dibahas di panja [panitia kerja] A, kita sadari bersama bahwa tidak ada kemewahan bagi kita dalam APBN yang akan datang,” katanya dalam rapat panja RKP Tahun 2025, Senin (24/6/2024).
Said merincikan, anggaran belanja dalam APBN 2025 misalnya, direncanakan sebesar Rp3.500 triliun hingga Rp3.540 triliun, di mana belanja pegawai mencapai Rp840 triliun, subsidi dan kompensasi Rp500 triliun, pembayaran bunga utang sebesar Rp561 triliun, juga transfer ke daerah yang sebesar Rp900 triliun.
“Itu kan sebenarnya kita sudah bisa hitung, sehingga kalau muatannya terlalu banyak di dalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya semuanya tidak akan tercapai,” jelasnya.
Baca Juga
Belum lagi, imbuh Said, pemerintahan telah merancang alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis yang sebesar Rp71 triliun untuk tahun anggaran 2025.
“Belum lagi tadi konferensi pers antara Menko [Airlangga Hartarto], Menkeu [Sri Mulyani], dan salah satu tim gugus tugas sinkronisasi APBN 2025 [Thomas Djiwandono], makan bergizi gratis itu masuk Rp71 triliun, sehingga memang betul-betul tidak ada kemewahan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Said meminta kepada pemerintah untuk melakukan penajaman dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 dan berfokus pada program prioritas yang bisa menjawab permasalahan dasar di masyarakat.
“Kami berharap penajaman itu kita bahas di tim perumus, sambil memasukkan masukan dari para anggota dan pimpinan DPR. Tapi, Banggar berkomitmen memberikan keleluasaan seluas-luasnya bagi presiden terpilih, karena itu bagian fairness dari anggaran presiden terpilih untuk melaksanakan visi dan misinya,” kata Said.
