Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan ibadah haji 2024 menyimpan sejumlah rapor merah. Selain persoalan tenda, Kementerian Agama mengalihkan setengah dari kuota haji reguler ke haji plus tanpa konsultasi.
Masalah penyelenggaraan haji mencuat setelah jemaah haji menjalani mabit atau bermalam di Mina. Di lini masa beredar video dari berbagai sumber yang menggambarkan para jemaah harus berhimpitan saat tidur.
Kondisi ini makin terang diketahui saat Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tenda jemaah. Hasilnya didapati bahwa kondisi tenda dan fasilitas yang diterima jemaah tidak memadai.
Ulasan tentang karut-marut penyelenggaraan layanan ibadah haji 2024 menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (13/6/2024):
Jurus Pemerintah Memanfaatkan Kecerdasan Buatan Untuk Regulasi Baru
Pemerintah tengah membangun sistem kecerdasan buatan atau artificial intellegence (AI) untuk membantu dalam menggodok regulasi baru.
Pengembangan sistem kecerdasan buatan itu dilakukan dengan menggaet sejumlah pihak internasional. Nantinya, AI tersebut bakal digunakan untuk memudahkan pemerintah dalam mencanangkan sejumlah regulasi baru.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan pengembangan AI tersebut diperkirakan bakal rampung pada 2027.
Kendati demikian, Samuel tak menampik pengembangan kecerdasan buatan tersebut bakal memerlukan biaya yang jumbo. Di samping itu, biaya operasional penggunaan AI ke depan juga tergolong mahal. Karena, implementasi AI memiliki konsumsi listrik yang besar.
Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti rasio antara jumlah jemaah dalam satu tenda. Pembagian ini menurut Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muhaimin Iskandar belum merata, sehingga terdapat jemaah yang berhimpitan dalam satu tenda dengan yang lebih leluasa.
Jumlah kamar mandi turut disorot oleh Parlemen. Rasio yang tidak seimbang menyebabkan jemaah harus antre hingga dua jam. Bahkan terdapat jemaah pingsan akibat mengantre terlalu lama. Gambaran ini belum termasuk kondisi jemaah yang terpaksa berwudu menggunakan westafel.
Belakangan diketahui, Kemenag mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji sebanyak 20.000 orang kepada haji plus. Keputusan ini diambil tanpa konsultasi dengan DPR.
Menilik Penyebab Pemerintah Belum Groundbreaking Proyek KPBU Rusun ASN di IKN
Hingga saat ini, pemerintah belum melakukan groundbreaking proyek pembangunan rumah susun (rusun) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan belum dibangunnya rusun ASN dengan skema KPBU di IKN karena biaya yang mahal. Pasalnya, biaya dana atau cost of money pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPBU bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat.
Dia mencontohkan, penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH) sebanyak 37 jembatan dengan skema KPBU ini memakan biaya Rp600 miliar, namun pengembalian dananya bisa mencapai Rp1,5 triliun.
Nasib Karyawan Kimia Farma yang Tutup Lima Pabrik karena Rugi Meninggi
PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) mengungkap nasib karyawan yang berpotensi tedampak dalam rencana efisiensi atau pengurangan lima pabrik obat. Ini konsekuensi atas kerugian yang membengkak sepanjang 2023.
Direktur Utama Kimia Farma David Utama mengatakan bahwa perseroan akan meninjau kembali dampak yang akan terjadi pada karyawan. Efisiensi pabrik obat yang dilakukan dari semula 10 pabrik menjadi 5 pabrik merupakan langkah rasionalitas yang mesti dilakukan perusahaan.
David menjelaskan bahwa perampingan operasional pabrik obat milik emiten farmasi grup BUMN ini mesti dilakukan untuk mengoptimalisasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini.
Ketika Industri Pengguna Gas Bumi Minta Cabut Harga Subsidi
Kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri sejak 2020 yang segera berakhir pada 2024 itu masih belum juga ada kepastian. Bagi pengguna, ada yang lebih penting dari subsidi harga.
Achmad Widjaja, Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), mengatakan bahwa pelaku industri membutuhkan kepastian pasokan dan kepastian harga ketimbang subsidi. “Kalau perlu HGBT buat industri dicabut saja. Enggak apa-apa, tapi perlu kepastian pasokan," katanya pada Forum Gas Bumi 2024 di Bandung, Selasa (19/6/2024).
Lagi pula, menurutnya, HGBT untuk industri US$6 per million british thermal unit (MMBTU) saat ini tidak berlaku lagi di lapangan karena adanya blending price. “Terpenting adalah kepastian pasok gas ke Industri, ketimbang HGBT US$6 per MBTU tetapi praktinya ada yang US$7, US$8, dengan skema jatah kuota,” katanya.
