Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa pihaknya telah memulai hitung-hitungan terkait dengan kebutuhan anggaran untuk pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Menurutnya, saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi dan pembahasan tak hanya dengan tim Prabowo, tetapi juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu perwakilan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas dinamika pasar dari sisi perkembangan pembahasan APBN dengan DPR di Istana Kepresidenan, Senin (20/6/2024).
“Kami akan terus berkoordinasi dengan permerintah akan datang supaya mereka bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola transparan hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable pemerintahan baru,” ujarnya kepada wartawan.
Sri pun memberikan pesan kepada pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka agar dapat menjaga pengelolaan APBN secara hati-hati.
Penyebabnya, dia menjabarkan bahwa dari faktor domestik, tekanan pada Rupiah dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan.
Baca Juga
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa potensi terhadap defisit dari APBN 2025 masih terus dalam kajian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)—Ma’ruf Amin.
Apalagi untuk APBN 2025, kata Sri Mulyani defisit akan dipatok pada rentang 2,21-2,8%. Harapannya, dengan rentang defisit cukup lebar maka dapat membantu pemerintahan baru dalam menjalankan programnya.
“Ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent hati-hati dan tetap sustainable, tetapi pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru 2025,” ucapnya.
Di sisi lain, menurutnya, saat ini sejauh ini APBN berada dalam posisi yang aman. Terlihat dari defisit yang masih di bawah batas yang ditentukan, yaitu 3% terhadap PDB.
Bahkan, Pemerintah juga memiliki cadangan anggaran yang bisa digunakan dalam keadaan mendesak. Misalnya, pada 2023 cadangan anggaran pemerintah mencapai Rp100 triliun telah digunakan untuk menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui market dan menjaga yield SBN pada level aman. Sehingga, meskipun mengalami kenaikan masih, tetapi tetap terjaga baik.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan mengenai program-program dari Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029, pemerintahan saat ini akan terus berkordinasi dalam pengelolaan APBN ke depan.
“Sampai hari ini kami berkoordiansi dengan tim pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut. Nanti akan dibahas sendiri dan dijelaskan sendiri dari sisi timnya untuk pemerintahan baru, tetapi dari APBN karena ini dibahas dan dilakukan persiapan sekarang kami sudah mulai melakukan perhitungan,” ujarnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun berpesan agar Prabowo dalam kepemimpinannya ke depan juga dapat menjaga APBN agar berada dalam posisi yang aman. Harapannya, defisit yang masih di bawah batas yang ditentukan, yaitu 3% terhadap PDB.
“Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati karena ini adalah instrumen penting bagi pemerintahan dan juga dari sisi keberlanjutan dan komitmen defisir untuk dijaga di level 3% dengan Debt GDP Ratio tetap di jaga pada level affordable dan prudent. Sehingga bisa menjadi pondasi stabilitas pemerintahan baru ini akan terus kami komunikasikan,” pungkas Sri Mulyani.
