Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan, yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, memberi sinyal untuk kembali menerapkan kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran Kementerian/Lembaga pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan hal tersebut sebagai salah satu upaya mitigasi risiko agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan kredibel.
“Ke depan, pengendalian risiko [APBN] kita bisa menggunakan SAL [Saldo Anggaran Lebih] dan penerapan automatic adjustment,” ujarnya dalam rapat Panja Badan Anggaran DPR RI, Kamis (20/6/2024).
Pasalnya, dia mengatakan saat ini APBN dihadapkan dengan dinamika global dan volatilitas harga komoditas yang masih tinggi. Di sisi lain, kinerja BUMN dan tren perubahan iklim juga berpotensi mempengaruhi APBN.
Febrio menyampaikan pemerintah akan membahas lebih lanjut rencana tersebut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN usai Nota Keuangan mendatang.
“Ini masih realtif umum, masih menunggu waktu sampai 16 Agustus [Nota Keuangan], lanjut pembahasan nanti bersama DPR,” lanjutnya.
Baca Juga
Selain menggunakan kebijakan blokir anggaran, pemerintah akan memanfaatkan SAL serta burden sharing bersama pemerintah daerah (Pemda) untuk memitigasi risiko keuangan negara.
Ke depannya, APBN akan terus menjadi shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga dan pengendalian inflasi.
Pemerintah juga menegaskan akan terus menerapkan disiplin fiskal dengan batasan defisit maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), rasio utang maksimal 60%, serta keseimbangan primer diarahkan surplus.
Adapun, kebijakan automatic adjustment bukanlah hal baru bagi pemerintah karena telah diterapkan beberapa tahun ke belakang. Mengacu catatan DPR, awal mula kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah pada saat menangani pandemi Covid-19 pada 2021 lalu senilai Rp58 triliun.
Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan pada 2022 senilai Rp39,71 triliun, dan pada 2023 mencapai Rp50,23 triliun, dengan pertimbangan masih adanya potensi ketidakpastian perekonomian dari sisi global.
Sementara pada tahun ini atau APBN 2024, Sri Mulyani memblokir Rp50,15 triliun anggaran K/Ldengan pertimbangan kondisi geopolitik.
Alasan lainnya, belanja K/L selama ini tidak pernah mencapai 100% pada akhir tahun sehingga anggaran kegiatan tidak prioritas dapat diblokir sementara dan diyakini tidak akan mengganggu perekonomian.
Febrio menambahkan, digunakannya mekanisme automatic adjustment tersebut sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menekan defisit fiskal pada tahun depan.
Terlebih, DPR RI bersama pemerintah menyepakati penurunan batas bawah defisit APBN 2025 dari sebelumnya 2,45% menjadi 2,29% dari produk domestik bruto (PDB).
Keputusan tersebut berangkat dari penyesuaian target pendapatan negara yang dikerek dari 12,14% dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, menjadi 12,3% dari PDB. Sementara itu, batas atas defisit tetap 2,82% dari PDB.
“Sesuai usul pendapatan negara yang meningkat dari 12,14% menjadi 12,3% maka batas bawah defisit turun dari 2,45% menjadi 2,29%,” kata Febrio.
Catatan Hitam BPK
Pemerintah berdalih blokir anggaran dilakukan untuk antisipasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tatkala ekonomi terguncang. Faktanya, strategi automatic adjustment justru melahirkan risiko yang tak bisa dianggap remeh.
Musababnya, anggaran belanja yang diblokir itu berpotensi tidak terserap dengan maksimal sehingga menghambat produktivitas pada sektor tertentu, baik yang berkaitan dengan dunia usaha maupun sumber daya manusia (SDM).
Kebijakan blokir anggara juga mendapat catatan khusus atau tinta hitam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat 2023, BPK mencatat sederet masalah dalam automatic adjustment pada tahun lalu.
Konkretnya, pada tahun lalu terdapat anggaran pendidikan pada dua kementerian dan lembaga (K/L) yang belum diperhitungkan menjadi bagian dari alokasi anggaran mandatory spending pendidikan.
Efeknya, anggaran belanja wajib itu tidak terealisasi dan tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan, serta memengaruhi output maupun outcome dari program negara.
Idealnya, kebijakan automatic adjustment hanya diberlakukan pada pos belanja di luar mandatory spending sehingga tidak memengaruhi belanja wajib yang dikucurkan K/L.
Sri Mulyani Laporkan APBN ke Jokowi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah terus mengelola secara hati-hati mengenai kebijakan fiskal dan penggunaan APBN 2024.
Dia mengatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan, khususnya terkait anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu perwakilan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas dinamika pasar dari sisi perkembangan pembahasan APBN dengan DPR di Istana Kepresidenan, Senin (20/6/2024)
“APBN 2024 yang sekarang sedang berjalan kita akan tetap kelola secara hati-hati ada beberapa hal yang bergerak seperti kurs harga minyak maupun dari sisi SBN nilai yeild kita, itu pasti mempengaruhi postur dan ini sudah kita monitor dari sisi implikasi pembiayaan,” ujarnya kepada wartawan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa situasi fiskal Negara saat ini masih dalam keadaan baik. Salah satu indikatornya, sisi defisit tahun ini diperkirakan berada di maksimum 2,8%.
Sri juga menjabarkan bahwa pembiayaan Negara turut terjaga baik dengan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada tahun lalu yang mencapai Rp100 triliun yang digunakan untuk menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui pasar. Harapannya, kata dia, langkah tersebut bisa menjaga yield SBN Negara pada level yang baik.
Pemerintah juga terus terbuka terhadap kondisi keuangan Negara melalui pembahasan dengan DPR untuk transisi APBN pada tahun mendatang.
“Pembahasan dengan DPR untuk APBN 2025 terus dilakukan kemarin disepakati dengan Komisi XI mengenai asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi 5,1—5,5%,” tuturnya.
Selain itu, kesepakatan bersama Komisi 11 lainnya adalah menjaga inflasi di angka 1,5—3,5%. Kemudian, pemerintah juga menargetkan agar nilai tukar Rp15,300—Rp15.900. Lalu, suku Bunga SBN diperkirakan tahun depan pada level 6,9—7,2%
Sementara itu, di Komisi 7, kata Srimul, harga minyak disepakati berada di harga US$80—US$85 dollar per barel, lifting minyak 600.000—605.000 barel per hari, lifting gas 1.003.000—1.047.000 barel ekuivalen minyak per hari.
“Ini asumsi yang dibahas dan sampai hari ini dan pembahasan dengan badan anggaran juga melihat secara lebih detail penerimaan negara proyeksi tahun depan dan belanja negara, termasuk belanja negara untuk mengakomodasi pemeritahan baru 2025,” pungkas Sri Mulyani.
