Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha melihat adanya tantangan untuk ikut berpartisipasi dalam program pembangunan jaringan gas atau jargas rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, tantangan itu terkait dengan regulasi yang saat ini belum mengatur secara spesifik mekanisme KPBU untuk proyek jargas tersebut.
“Khususnya terkait regulasi yang saat ini belum mengatur secara spesifik mekanisme KPBU untuk proyek ini,” kata Carmelita saat dihubungi, Rabu (19/6/2024).
Carmelita mengatakan, adanya peraturan dan mekanisme spesifik untuk program itu bakal meningkatkan minat badan usaha swasta untuk ikut bergabung dalam lelang-lelang yang bakal dibuka bulan depan.
Saat ini, kata dia, sebagian pelaku usaha masih mengkaji peluang yang ada dari pengembangan proyek jargas tersebut.
“Minat swasta untuk ikut serta dalam lelang program jargas melalui skema KPBU akan sangat bergantung pada perhitungan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas mencapai 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.
Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.
“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2024).
Laode mengatakan, kementeriannya saat ini tengah mempercepat lelang pembangunan jargas lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Bulan depan nanti, lelang bakal dibuka untuk wilayah Kota Batam dengan target 280.000 sambungan. Adapun, konstruksi diharapkan bisa diesekusi pada April 2025.
Laode menambahkan, kementeriannya telah menyiapkan sejumlah paket insentif dan kepastian investasi untuk memantik minat badan usaha swasta bergabung pada proyek infrastruktur gas ini.
“Ada marjin dan jaminan untuk regulasi, mendukung badan usaha untuk memperkecil risiko keekonomiannya, ini sudah skala besar 1 proyek lebih dari 100.000 sambungan,” kata Laode.
Selain itu, pemerintah turut memastikan harga gas dari hulu untuk badan usaha pengembangan akan dipatok di level US$4,72 per MMbtu. Insentif itu diharapkan dapat mengakselerasi pengerjaan proyek yang telah lama jalan di tempat.
Sejumlah paket insentif itu tertuang dalam rencana Kementerian ESDM untuk merevisi Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
