Bisnis.com, JAKARTA – Suara pemerintah terpecah dalam pembahasan awal rencana kerja pemerintah (RKP) dan kerangka ekonomi makro & pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di DPR. Suara berbeda secara mengagetkan datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.
Sebagaimana diketahui, pemerintah merancang defisit APBN pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB untuk tahun 2025, tahun pertama berjalannya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Rentang target defisit tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target defisit tahun ini yang ditetapkan sebesar 2,29% dari PDB.
Defisit anggaran tahun 2025 juga dirancang sejalan dengan kebutuhan anggaran belanja yang lebih besar, yaitu pada kisaran 14,59% hingga 15,18% dari PDB.
Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan hanya mencapai kisaran 12,14%-12,36% dari PDB. Artinya, pemerintah harus menutup selisih belanja dan pendapatan dengan utang.
Semakin tinggi tingkat defisit yang ditetapkan, maka jumlah penarikan utang pemerintah akan semakin besar untuk menutup defisit anggaran tersebut.
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi XI yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P. menilai bahwa defisit anggaran 2,45%-2,82% atau sekitar Rp600 triliun relatif tinggi.
Sementara itu, postur anggaran yang disusun saat ini merupakan APBN yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru.
Dolfie menilai, jika target defisit telah ditetapkan tinggi atau hampir mencapai batas atas 3%, maka pemerintahan mendatang tidak memiliki keleluasan untuk melakukan penyesuaian anggaran.
“Presiden [Prabowo] belum bekerja, anggarannya sudah dirancang defisit, lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Nah inilah, karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga harus transisi,” katanya dalam rapat kerja Banggar saat pemerintah menyampaikan RKP dan KEM-PPKF 2025, Selasa (4/6/2024).
Dolfie juga menyoroti bahwa tingkat defisit yang diusulkan saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, target defisit seharusnya bisa dirancang lebih rendah.
Ruang Turunkan Defisit
Pada rapat kerja selanjutnya di Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024), Menteri PPN/Bappenas secara tiba-tiba mengusulkan angka target defisit yang berbeda dari yang sebelumnya telah dirancang oleh pemerintah dalam KEM-PPKF.
Menanggapi masukan dari Komisi XI, Suharso mengusulkan kepada Sri Mulyani menurunkan angka target defisit APBN menjadi sebesar 1,5%-1,8%, dari sebelumnya 2,45%-2,82%.
“Kami berharap Menteri Keuangan dan dari Komisi XI kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8%,” katanya.
Kepada wartawan, Suharso mengatakan bahwa gagasan tersebut murni dari dirinya. Dia mengatakan usulan ini untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintahan yang baru.
Program-program pemerintahan Prabowo-Gibran, imbuhnya, telah diakomodir dalam RKP dan RAPBN yang disusun pemerintahan sekarang, tapi memang masih perlu dilakukan penyesuaian ke depan.
Kebutuhan belanja yang tinggi pun salah satunya dikarenakan tema yang diusung Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan, sehingga belanja untuk program-program dari pemerintahan Jokowi saat ini akan tetap dilanjutkan.
Sementara berdasarkan UU No. 17/2007, Suharso mengatakan bahwa pemerintahan saat ini diwajibkan untuk membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan APBN untuk periode tahun pertama pemerintahan presiden berikutnya.
“Pertama, tematiknya Presiden terpilih [Prabowo Subianto], yaitu mengusung tema keberlanjutan. Kedua, kita memang pemerintahan sekarang diminta untuk menyusun RKP [rencana kerja pemerintah] dan RAPBN,” jelasnya.
Namun demikian, Presiden terpilih berikutnya (Prabowo) memiliki ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme APBN perubahan (APBN-P).
Berdasarkan perhitungannya, untuk menurunkan defisit sebesar 1%, pemerintah bisa menyesuaikan kembali anggaran belanja pemerintah pusat untuk dikurangi hingga Rp230 triliun. Selain itu, pemerintah juga bisa membuka opsi untuk memangkas anggaran subsidi.
