Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pada rapat kerja Komisi XI selanjutnya, Dolfie kembali meminta kepada pemerintah untuk menurunkan target defisit, terutama agar pemerintahan yang baru tidak terbeban dengan jumlah utang yang besar.
“Jangan sudah beban utang banyak, masuk pemerintahan baru dibebani utang yang juga besar. Biarkan pemerintahan baru mulai dengan beban utang yang paling kecil,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa rancangan KEM-PPKF yang mencakup target defisit APBN telah dikomunikasikan dengan tim pemerintahan mendatang.
“Kami menanyakan pada incoming government, ini maunya seperti apa, ini memang semuanya mewadahi, tapi dalam rambu prudential. Tapi, saya paham yang disampaikan Pak Dolfie,” katanya.
Sri Mulyani menegaskan untuk menekan defisit APBN yang lebih rendah dimungkinkan, tetapi bukan untuk mengakomodir kepentingan politik, melainkan dalam rangka menjaga APBN tetap kredibel dan stabil.
“Jadi kalau kami melakukan ini, bukan karena kami mencoba menjadi wadah dari semua dinamika perubahan transisi politik, aspirasi dari incoming government, dari sisi prioritas yang tetap harus kita jaga. Namun, APBN-nya tetap kredibel dan tetap stabil,” kata dia.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, pemerintah di bawah Presiden Jokowi selama dua periode mencatatkan kenaikan utang yang drastis. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah saat ini atau per akhir April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun.
Jumlah utang tersebut melonjak sebesar Rp3.547,85 triliun jika dibandingkan dengan posisi utang pada periode 2019 yang sebesar Rp4.786,58 triliun.
Utang pemerintah naik signifikan jika dibandingkan dengan posisi utang pada awal pemerintahan Jokowi pada periode pertama. Untuk diketahui, posisi utang pemerintah yang diwariskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir 2014 untuk Jokowi hanya sebesar Rp2.609 triliun.
Jika dirincikan, utang pemerintah per akhir April 2024 sebesar Rp8.338,43 triliun ternyata didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.333,11 triliun atau dengan porsi mencapai 87,9% dari total utang pemerintah.
Sisanya, yaitu berbentuk pinjaman yang sebesar Rp1.005,32 triliun atau dengan porsi 12,1% dari total utang pemerintah.
Secara rasio, utang pemerintah pada April 2024 terhadap produk domestik bruto mencapai 38,64%. Pemerintah menyatakan, rasio ini masih terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
