Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bakal memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono untuk meminta penjelasan terkait dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mendapat banyak penolakan dari kalangan masyarakat.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan pihaknya tengah melakukan koordinasi untuk menggelar rapat khusus bersama dengan Menteri Basuki.
"Soal Jadwal masih kami koordinasikan dengan semua pihak yang akan diundang," kata Lasarus kepada Bisnis, Senin (10/6/2024).
Secara lebih lanjut, Lasarus mengatakan bahwa rapat khusus tersebut akan membahas mengenai usulan penundaan program Tapera yang rencananya bakal diimplementasikan pada 2027.
"Usulan kami tetap minta penerapannya ditunda dulu," ujar Lasarus.
Sebelumnya, Menteri Basuki sempat mendapatkan kritik keras oleh Anggota Komisi V DPR RI dalam agenda rapat kerja (raker) pada Kamis (6/6/2024).
Baca Juga
Kritikan tersebut salah satunya datang dari Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yusiana Roba yang menyayangkan Basuki belum secara tegas memberikan penjelasan secara gamblang mengenai program Tapera ke publik.
"Ada nggak sih pak saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera ini jawabannya kok tidak firm [tegas] gitu, pak ini Tapera gimana ini pak?," tegas Irene.
Lebih lanjut, Irene juga tampak menyinggung kebijakan Tapera yang bakal turut diwajibkan bagi para pekerja swasta.
Di samping itu, Irene juga membelejeti skema pengelolaan dana Tapera yang bakal dialokasikan untuk subsidi bunga KPR para peserta Tapera. Menurutnya, hal itu keliru karena subsidi selayaknya diberikan oleh pemerintah.
"Subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi, kalo sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono menyatakan mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait usulan menunda implementasi Tapera.
"Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/6/2024).
Basuki menyatakan pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila memang dinilai belum siap.
"Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," ujarnya.
