Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah secara resmi memberikan lampu hijau bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk memiliki dan mengelola wilayah tambang batu bara. Kendati demikian, tidak semua ormas antusias menyikapi keputusan pemerintah tersebut.
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bahkan secara tegas menyatakan tidak akan mengambil kesempatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tersebut untuk mengajukan izin usaha tambang.
Selain itu, organisasi keagamaan Islam non-pemerintah, Muhammadiyah juga menyatakan tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan terkait dengan konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.
Adapun, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diteken Kamis (30/5/2024), memperbolehkan ormas keagamaan untuk memiliki dan mengelola wilayah tambang.
Dalam Pasal 83A Ayat 1 PP 25/2024 itu tertulis, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Di sisi lain, Kinerja industri perbankan diperkirakan akan relatif terbatas pada sisa tahun ini. Namun, hal itu tidak berarti saham emiten-emiten di sektor ini sudah tidak lagi menarik untuk tetap dikoleksi.
Baca Juga
Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman, mencatat kinerja sejumlah bank dalam cakupan analisis mereka masih menunjukkan pertumbuhan kinerja. Namun, tingkat pertumbuhan relatif terbatas.
Bank-bank dalam cakupan analisis mereka yakni empat bank terbesar, terdiri atas PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).
Selanjutnya, turut dipantau juga saham bank-bank kelas menengah, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), dan PT Bank Danamon Tbk. (BDMN).
Secara total, ketujuh bank tersebut mencatatkan laba bersih sebesar Rp61,2 triliun pada April 2024 lalu. Capaian tersebut tercatat meningkat 5,5% secara tahunan atau year-on-year (YoY).
Dua cuplikan berita tersebut merupakan bagian dari berita pilihan Bisnisindonesia.id yang disajikan secara analitik dan mendalam. Berikut 5 berita pilihan dari meja redaksi per Minggu (5/10/2024):
1. Fakta di Balik Ormas Agama Menolak Jatah Tambang Batu Bara dari Jokowi
Setidaknya, terdapat enam konsesi tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan, yakni berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk., dan PT Kideco Jaya Agung.
Penawaran WIUPK tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.
Hanya saja, Uskup Agung Jakarta Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo seperti dikutip dari Antara, Minggu (9/6/2024), menyebutkan bahwa Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.
“Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu, karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya,” kata Kardinal Suharyo usai bersilaturahmi di Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (5/6/2024).
2. Bankir Ramai Beli Saham, Siapa Paling Tajir?
Jajaran direksi sejumlah bank besar rajin memborong saham bank yang dipimpinnya masing-masing di tengah kinerja harga yang cenderung lesu.
Selain menjadi sinyal orang dalam atau insider tentang prospek positif saham tersebut, langkah ini juga tentu menjadi strategi para bankir untuk mempertebal pundi-pundi kekayaan mereka.
Akhir-akhir ini, sejumlah bankir tercatat ramai mengumumkan aksi beli terhadap saham bank mereka kepada Bursa Efek Indonesia. Di antara mereka, terdapat sejumlah bankir yang memiliki porsi kepemilikan saham cukup besar di bank tempatnya bertugas.
Terbaru, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Darmawan Junaidi, memborong saham BMRI sebanyak 150.000 lembar pada 27 Mei 2024 di harga Rp5.900 per lembar. Alhasil, Darmawan merogoh kocek Rp885 juta untuk transaksi tersebut.
"Tujuan transaksi untuk investasi," tulis Manajemen Bank Mandiri di keterbukaan informasi BEI pada Jumat (7/6/2024).
Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Darmawan di Bank Mandiri pun kian menebal. Tercatat, jumlah saham yang dimiliki Darmawan kini mencapai 10,98 juta lembar.
3. Leasing Injak Rem Kredit Kendaraan Efek Aturan Anyar Debt Collector
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini merilis peraturan perlindungan konsumen terhadap petugas penagihan kredit bermasalah atau debt collector kendaraan bermotor.
Namun, dengan adanya beleid itu justru membuat pelaku usaha multifinance ekstra hati-hati dalam memberikan pinjaman kendaraan kepada konsumen, sehingga laju bisnis pembiayaan tersendat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro OJK Ahmad Nasrullah dalam Forum Group Discution dengan editor media massa di Batam, Sabtu (8/6/2024). Nasrullah menjelaskan bahwa baru-baru ini pihaknya mengundang para pelaku industi multifinance untuk mewujudkan peta jalan pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor hingga dua digit dalam 5 tahun ke depan.
Dari pertemuan itu, OJK meminta industri multifinance memacu pembiayaan tumbuh sekitar 17% dalam 5 tahun ke depan. Akan tetapi, ungkapnya, para pelaku industri menyatakan tidak berani terlalu ekspansif dalam mengucurkan pembiayaan.
“Komentar mereka, ‘dengan POJK 22 kami tidak berani terlalu ekspansif’, karena dibatasi ruang gerak [multifinance] dalam recovery penagihan,” ujarnya.
4. Ketuk Palu Asumsi Makro APBN Tahun Pertama Prabowo
Komisi XI DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi dasar dalam menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut dilakukan dalam rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
"Disepakati? Kalau setuju saya ketok," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, Kamis (6/6/2024).
Adapun, Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 pada kisaran 5,1% hingga 5,5%.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi ditargetkan pada rentang 1,5%-3,5%, juga nilai tukar rupiah pada kisaran Rp15.300-Rp15.900 per dolar Amerika Serikat (AS).
Selanjutnya, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun disepakati pada rentang 6,9-7,2% pada 2025, dari usulan sebelumnya oleh pemerintah pada rentang 6,9%-7,3%.
5. Menilik Daya Tarik Saham Bank Kala Likuiditas Terancam Kian Ketat
Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman, mencatat kinerja sejumlah bank dalam cakupan analisis mereka masih menunjukkan pertumbuhan kinerja. Namun, tingkat pertumbuhan relatif terbatas.
Hal ini tampaknya karena bulan April 2024 bertepatan dengan momen perayaan Idulfitri. Selama bulan ini, kebutuhan akan dana meningkat, yang mengakibatkan penurunan margin keuntungan bank (NIM) sebesar rata-rata 4 bps.
Sementara itu, rata-rata pendapatan bunga bersih masih tumbuh 0,4% YoY, didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 15,3% pada April 2024.
“Per April 2024, bank-bank yang masuk dalam watchlist kami telah membukukan kredit sebesar Rp4.472 triliun (bulanan +1.2%, tahunan +15.3%),” tulis mereka dalam risetnya yang terbit pada Selasa (4/6/2024) lalu.
Samuel Sekuritas juga mencatat bahwa loan to deposit ratio (LDR) gabungan naik menjadi 84,4% di bulan April 2024, karena total dana pihak ketiga (DPK) di dari bank-bank tersebut mencapai Rp5.301 triliun, melonjak 11% YoY.
